Prabowo Instruksikan Reformasi Pasar Modal Berjalan di Masa Transisi

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga stabilitas pasar modal nasional di tengah dinamika transisi kebijakan dan kepemimpinan. Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh Self-Regulatory Organization (SRO) terkait memastikan operasional pasar modal tetap berjalan normal dan kredibel.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) saat ini tengah menjalankan penguatan struktur pasar modal melalui berbagai kebijakan reformasi yang berfokus pada transparansi, integritas, serta peningkatan likuiditas.

Salah satu langkah utama yang didorong pemerintah adalah peningkatan batas minimum free float saham serta percepatan demutualisasi bursa agar sejalan dengan praktik bursa global.

“Bapak Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan reformasi integritas pasar, antara lain melalui reformasi struktural pasar modal lewat demutualisasi bursa dan peningkatan likuiditas dengan menaikkan minimum free float menjadi 15 persen sesuai standar global,” ujar Airlangga di Jakarta, Sabtu.

Airlangga menjelaskan, kebijakan peningkatan free float akan memperbesar porsi saham yang dimiliki publik sehingga pasar menjadi lebih transparan, likuid, serta memiliki tingkat integritas yang lebih tinggi.

Selain itu, penguatan transparansi juga dilakukan melalui pengetatan aturan mengenai beneficial ownership, termasuk kejelasan afiliasi pemegang saham guna mencegah konflik kepentingan dan meningkatkan kepercayaan investor.

“Evolusi struktural ini mencakup percepatan demutualisasi agar pasar modal Indonesia sejajar dengan bursa modern internasional,” kata Airlangga.

Terkait perubahan kepemimpinan di tubuh SRO, Airlangga menegaskan Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kementerian Keuangan serta jajaran OJK dan BEI untuk menjamin kelangsungan operasional bursa tanpa gangguan.

Sebelumnya, pada Jumat (30/1), sejumlah pejabat utama SRO mengundurkan diri dari jabatannya. Mereka antara lain Direktur Utama BEI Iman Rachman, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi.

Pengunduran diri juga dilakukan oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK I.B. Aditya Jayaantara pada hari yang sama.

Meski demikian, pemerintah memastikan tidak terjadi kekosongan kepemimpinan dalam pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal.

“Pejabat pelaksana tugas atau penjabat sementara akan memastikan seluruh fungsi regulasi, aktivitas perdagangan, serta tugas pengawasan tetap berjalan tanpa gangguan. Institusi kita kuat karena sistemnya dikelola sesuai prinsip good governance dan best practices,” tegas Airlangga.

Pada Sabtu sore, OJK menetapkan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi ditunjuk sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

Adapun BEI hingga kini belum mengumumkan pengganti Direktur Utama secara definitif. Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad menyatakan pengumuman Pejabat Sementara Direktur Utama akan dilakukan sebelum pembukaan perdagangan bursa pada Senin (2/2).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara