Menteri Bahlil Siapkan Regulasi Harga Pokok Minimum Timah

Harianjogja.com, PANGKALPINANG—Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, akan segera menerbitkan Harga Pokok Minimum (HPM) untuk timah, langkah ini diharapkan menjaga harga bijih timah rakyat sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bahlil menyampaikan hal tersebut usai melantik Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kepulauan Babel, Hidayat Arsani, di Pangkalpinang, Minggu. Ia menekankan bahwa Bangka Belitung memiliki kekayaan sumber daya alam bijih timah yang luar biasa, sehingga diperlukan regulasi dan penataan penambangan yang tepat demi kesejahteraan masyarakat.

“Regulasi HPM untuk timah ini bertujuan menjaga harga bijih timah rakyat. Tujuannya agar pengusaha berkembang dengan baik, tetapi masyarakat penambang juga sejahtera. Jangan sampai pengusahanya baik, tapi rakyatnya tidak, karena itu tidak boleh,” tegas Bahlil.

Dalam mempercepat penerbitan regulasi HPM ini, Kementerian ESDM telah berkoordinasi dengan Komisi XII DPR RI. Bahlil menyatakan telah berkomunikasi langsung dengan Ketua Komisi XII DPR, Bambang Patijaya, agar HPM timah segera diberlakukan.

“Agar harga timah rakyat selalu terjaga dengan baik dan juga mendorong investasi sektor pengolahan timah di daerah ini,” jelasnya.

Menurut Bahlil, investasi di sektor timah harus berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Investasi ini harus tumbuh bersama rakyat. Jika investasi meningkat, ekonomi masyarakat juga harus ikut tumbuh,” tambahnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara