KPK Limpahkan Berkas 8 Tersangka Pemerasan RPTKA ke Jaksa

Harianjogja.com, JAKARTA—KPK melimpahkan berkas delapan tersangka pemerasan pengurusan RPTKA ke jaksa penuntut umum dalam dua tahap, terkait pungutan yang mencapai Rp53,7 miliar sejak 2019.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyerahan tersangka RPTKA dan barang bukti ke jaksa penuntut umum (JPU) itu dilakukan dalam dua tahap, yakni pada 12 dan 19 November 2025.

"Pada 12 November telah dilaksanakan tahap dua untuk tersangka, yakni Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, dan Devi Anggraeni," ujar Budi, Rabu (19/11/2025).

Sementara pada 19 November 2025, pelimpahan berkas perkara RPTKA dilakukan untuk tersangka Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad.

Sebelumnya, pada 5 Juni 2025, KPK mengungkapkan identitas delapan orang tersangka kasus pemerasan dalam pengurusan RPTKA di Kemenaker, yakni aparatur sipil negara di Kemenaker bernama Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, Devi Anggraeni, Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad.

Menurut KPK, para tersangka dalam kurun waktu 2019–2024 atau pada era Menaker Ida Fauziyah telah mengumpulkan sekitar Rp53,7 miliar dari pemerasan pengurusan RPTKA.

KPK menjelaskan RPTKA merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja asing agar dapat bekerja di Indonesia.

Apabila RPTKA tidak diterbitkan Kemenaker, penerbitan izin kerja dan izin tinggal akan terhambat sehingga para tenaga kerja asing akan dikenai denda sebesar Rp1 juta per hari. Dengan demikian, pemohon RPTKA terpaksa memberikan uang kepada tersangka.

Selain itu, KPK mengungkapkan bahwa kasus pemerasan pengurusan RPTKA tersebut diduga terjadi sejak era Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode 2009–2014, yang kemudian dilanjutkan Hanif Dhakiri pada 2014–2019, dan Ida Fauziyah pada 2019–2024.

KPK lantas menahan delapan tersangka tersebut. Kloter pertama untuk empat tersangka pada 17 Juli 2025, dan kloter kedua pada 24 Juli 2025. Pada 29 Oktober 2025, KPK mengumumkan penambahan tersangka baru kasus tersebut, yakni Sekjen Kemenaker era Hanif Dhakiri, Hery Sudarmanto.