Voxpol: Tingkat Kepercayaan Publik pada Pemerintah Capai 63,1 Persen
Survei Voxpol mencatat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 63,1 persen, sementara Poltracking mencatat 64,8 persen.
Ibu Hamil, Wanita Hamil, Kehamilan - Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji menyebut Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 1,2 juta sasaran ibu hamil, ibu menyusui, serta balita dari target 9,3 juta sasaran hingga akhir tahun 2025.
"Sekarang untuk ibu hamil [bumil], ibu menyusui [busui], hingga balita non-PAUD atau B3 sudah 1,2 juta dari target 9,3 juta," katanya dilansir Antara Senin (22/9/2025).
Wihaji menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggung jawab kepada Kemendukbangga/BKKBN untuk mendata, mendistribusikan, hingga mengevaluasi sasaran MBG untuk kelompok B3 tersebut.
BACA JUGA: Pemerintah Minta DPR Selaraskan KUHAP dengan HAM Internasional
Dalam rangka memitigasi kasus-kasus keracunan seperti yang sebelumnya terjadi di beberapa sekolah, Wihaji mengemukakan pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menekan angka tersebut, salah satunya dengan melibatkan para kader atau Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk melakukan edukasi hingga sosialisasi.
"Seandainya ada beberapa kasus, saya kira nanti protapnya dijalankan dengan baik, namanya juga program baru, kita terus berusaha semaksimal mungkin, termasuk bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN, khusus untuk B3, alhamdulillah semoga juga tidak ada kasus, karena selama ini baik-baik saja, mungkin ada beberapa masalah itu nanti kita selesaikan," katanya.
Khusus untuk MBG kepada sasaran B3, masih ada beberapa yang memang perlu disosialisasikan, termasuk kejelasan dan kepastian bagaimana agar para kader dapat mendistribusikan dan menjangkau kelompok sasaran yang tinggal di lokasi yang sulit atau jauh.
"Nanti kita evaluasi, intinya berapapun jumlah MBG khusus B3, kita diwajibkan untuk memberikan kepada mereka, jadi kalau memang misalnya ada yang masalah-masalah, yang selama ini diberitakan media, kita ikhtiarkan supaya jangan terjadi dan terus kita awasi, kita kawal bersama-sama," katanya.
Ia menyebutkan para kader yang mendistribusikan MBG mendapatkan alokasi anggaran pengganti transportasi Rp1 ribu per satu ompreng makanan yang diantarkan.
"Kebetulan salah satu tugas Tim Pendamping Keluarga [TPK] atau kader-kader KB kita, kader posyandu, dan sebagainya itu untuk mendistribusikan [MBG] ada pembiayaannya, itu [anggarannya] macam-macam, tetapi kira-kira begini, sekitar seribu per orang," katanya.
BACA JUGA: Ribuan Warga Bantul Teridentifikasi Hipertensi hingga Risiko Stroke
Ia mencontohkan dalam satu hari kader KB atau penyuluh mendistribusikan kepada 20 orang, dikalikan 20 hari, maka per orang mendapatkan sekitar Rp400 ribu per bulan.
"Kalau satu orang seribu, berarti 20 ribu, dikalikan 20 hari, kira-kira Rp400 ribu, tetapi itu tergantung geografisnya, nanti ada yang kita bincangkan antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi [SPPG] dengan para penyuluh yang mandiri mendistribusikan, karena kewajibannya SPPG," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Survei Voxpol mencatat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 63,1 persen, sementara Poltracking mencatat 64,8 persen.
Kapolda DIY memetakan kasus debt collector menyusul keluhan warga. Masyarakat yang mengalami tindakan di jalan bisa menghubungi layanan 110.
Harga tiket pesawat Eropa diprediksi naik hingga 20% pada 2027 akibat kenaikan bahan bakar, pajak penerbangan, dan berkurangnya kursi.
Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan tetap menjadi hak peserta setelah resign atau PHK. Simak syarat, dokumen, masa tunggu, dan cara klaimnya.
Permintaan Pertalite di DIY naik sekitar 7%. Pertamina memastikan stok BBM aman dan menyiapkan langkah untuk mengantisipasi antrean SPBU.
Polda DIY mengkaji penanganan premanisme parkir dan membuka peluang patroli skala besar dengan melibatkan TNI serta Satpol PP.