Tinjau Sensus EkonomI, DPD RI Yashinta Soroti Pendapatan UMKM Turun
DPD RI menemukan penurunan pendapatan pelaku UMKM saat meninjau Sensus Ekonomi BPS di Kota Jogja dan mendorong kebijakan tepat sasaran.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Belakangan merebak isu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bakal diganti atau di-reshuffle dari susunan menteri dalam Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto. Budi Gunadi menyebut keputusan tersebut adalah hak Presiden.
Seusai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto selama 2,5 jam di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, Menkes merespons pertanyaan awak media soal isu dirinya akan diberhentikan oleh Presiden.
"Wah itu haknya beliau. Tanya beliau ya," kata Menkes saat ditanya awak media soal kebenaran isu reshuffle tersebut, Selasa (3/6/2025).
Setelah menjawab berbagai jawaban terkait dengan isu kesehatan, awak media bertanya pada Menkes soal kemungkinan perombakan kabinet yang menjadi pembahasan bersama Presiden Prabowo.
Mendengar pertanyaan itu, Menkes pun menjawab dengan berkelakar. "Kita membahas wartawan mau dipindahin kemana," kata Menkes seraya tersenyum.
Ketika ditanya lebih lanjut soal kemungkinan Menkes mendapat teguran dari Presiden Prabowo akibat pernyataannya yang menuai kontra dari masyarakat, Menkes pun kembali melempar candaan kepada wartawan. "Kita dikasih minum air kelapa dikasih sampai dua gelas," katanya.
Adapun Presiden Prabowo dalam beberapa kesempatan menyatakan tidak segan untuk memberhentikan pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugasnya.
"Jangan Pancasila menjadi mantra, jangan Pancasila menjadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar, kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti, semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan," tegas Presiden saat memberikan amanat pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (2/6/2025).
Presiden menegaskan tidak boleh lagi ada kemiskinan dan kelaparan di Indonesia. Kepala Negara pun meminta rakyat ikut memantau berbagai pelanggaran yang terjadi dan tidak ragu untuk melaporkannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
DPD RI menemukan penurunan pendapatan pelaku UMKM saat meninjau Sensus Ekonomi BPS di Kota Jogja dan mendorong kebijakan tepat sasaran.
Kementerian PU mematangkan Permen SPM jalan tol. Operator wajib memenuhi standar pelayanan sebelum mendapat penyesuaian tarif.
Polda DIY menyita 13.817 botol miras ilegal dan oplosan dari 443 kasus sepanjang Januari-Juni 2026 demi menjaga kamtibmas.
Disdukcapil Kota Jogja menyiapkan layanan jemput bola selama Agustus 2026 untuk HUT RI dan HUT Kota Jogja. Warga bisa mengurus seluruh dokumen kependudukan.
Kejari Wonosobo menyelidiki dugaan penyimpangan bansos PKH 2018-2026 dengan potensi kerugian negara miliaran rupiah. Lebih dari 600 KPM terdampak.
BRIN mengembangkan Food Guard, alat berbasis AI untuk mendeteksi gas pembusukan pada ompreng sebagai inovasi pendukung program MBG.