Gempa M7,4 Telan Ratusan Nyawa, Kolombia Tetapkan Bencana Nasional
Gempa M7,4 mengguncang Kolombia dan menewaskan 111 orang. Enam bandara rusak dan ditutup sementara demi keselamatan penerbangan.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menjawab pertanyaan wartawan selepas upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Harianjogja.com, JAKARTA— Djamari Chaniago dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) pada Rabu (17/9/2025). Dia mengungkap pesan dan arahan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto sebagai Menko Polkam.
"(Presiden meminta kepada saya, red.) gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Tidak ada istilah-istilah yang lain," kata Djamari.
BACA JUGA: Angga Raka Ungkap Alasan Prabowo Tunjuk Dirinya sebagai Kepala BKP
Presiden Prabowo melantik Jenderal TNI Kehormatan (Purn) Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam setelah jabatan itu dipegang sementara oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selama sembilan hari.
Sebelum dilantik, Presiden Prabowo juga memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada Djamari sehingga pangkatnya yang semula Letnan Jenderal TNI (Purn) menjadi Jenderal TNI Kehormatan (Purn).
Setelah dilantik, Djamari mengatakan dirinya masih harus menerima laporan lengkap dari jajarannya di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, baru setelah itu akan menentukan prioritas-prioritas kerja.
Meski begitu, Djamari menyatakan Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Menko Polkam untuk menjaga situasi tetap kondusif, mengingat rangkaian aksi unjuk rasa yang berujung ricuh pada akhir Agustus 2025.
"Sementara Beliau mengatakan seperti itu. Nanti tinggal saya menjabarkannya setelah saya melihat dan mendapatkan informasi yang lengkap dari Kantor Kemenko Polkam," kata Djamari.
Djamari melanjutkan selepas dilantik dan menghadap Presiden Prabowo, dirinya langsung menyambangi Kantor Kemenko Polkam di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.
Tidak hanya soal keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Djamari juga merespons pertanyaan mengenai reformasi TNI dan Polri, termasuk koordinasi antardua lembaga tersebut.
"Itu yang saya bilang, saya lihat (dulu, red), kalau perbaikan terus-meneruslah ya, masa hanya satu event (peristiwa, red.). Kami yang jelas perlu, memerlukan dukungan semua, dari kalian (masyarakat, red) untuk kepentingan ke depan kita. Kita harus bersatu, nggak ada cerita lain. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang baik, mari kita bersatu, bersama-sama menghadapi persoalan bangsa ke depan," ujarnya.
Djamari Chaniago, Menko Polkam yang baru dilantik hari ini, merupakan purnawirawan TNI dengan jabatan terakhir Kepala Staf Umum (Kasum) TNI pada 8 Maret 2000–16 Maret 2004.
Dia pernah menjabat Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 9 November 1999–1 Maret 2000, kemudian Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) Ke-24 pada 23 Mei 1998–24 November 1999, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) III/Siliwangi pada 1997–1998.
Djamari merupakan lulusan Akabri tahun 1971, senior dari Presiden Prabowo yang menjadi lulusan Akabri tahun 1974. Selepas purnabakti sebagai prajurit TNI, Djamari pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang dan saat ini juga menjabat anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan periode 2025–2030.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Gempa M7,4 mengguncang Kolombia dan menewaskan 111 orang. Enam bandara rusak dan ditutup sementara demi keselamatan penerbangan.
PSEL DIY ditargetkan mengolah 1.000 ton sampah per hari dan menghasilkan listrik 18-20 MW untuk sekitar 15.000 rumah.
KY memastikan seleksi hakim agung dan hakim ad hoc MA 2026 transparan. Publik bisa memantau proses dan memberi informasi rekam jejak calon.
Jadwal KRL Jogja-Solo Rabu 12 Agustus 2026 tersedia 15 perjalanan. Kereta pertama berangkat 05.05 WIB, tarif tetap Rp8.000.
PSEL Piyungan ditargetkan groundbreaking Desember 2026. Proyek senilai Rp2,5 triliun-Rp3 triliun ini mulai dibangun Januari 2027.
Polisi menyiagakan puluhan personel setelah massa membakar sejumlah kantor pemerintah di Ilaga, Puncak, Papua Tengah.