Kemensos Berkalaborasi dengan KPK untuk Memastikan Penyaluran Bansos Transparan

Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Sosial (Kemensos) berkalaborasi engan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.

Dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mendatangi Gedung Merah-Putih KPK guna memperkuat tiga komitmen kerja sama yang intensif bersama KPK dalam hal penyaluran bantuan sosial.

“Saat ini DTSEN sedang diuji petik di lapangan atau kroscek. Nah, ini kita mau konsultasi dengan KPK supaya nanti akurasi data dan pensasaran dapat tepat sasaran,” kata Mensos.

Ia menjelaskan hal tersebut dilakukan sejak dirinya awal menjabat, karena Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar bantuan sosial tepat sasaran melalui pemutakhiran data tunggal yang akurat.

Sebagai tindak lanjutnya, dalam tiga bulan terakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) mengkonsolidasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Sosial, yang menghasilkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Ke depan, penyaluran bansos akan mengacu pada DTSEN mulai triwulan kedua tahun ini. Selain itu, kami juga memperbarui sistem penyaluran, yang tidak lagi berlangsung selama satu tahun penuh, melainkan disesuaikan dengan pemutakhiran data setiap tiga bulan sekali," katanya.

Pada kesempatan itu, ia juga menyoroti pentingnya kerja sama yang telah terjalin dengan KPK sejak 2020.

Kemensos secara konsisten membina kerja sama yang baik bersama KPK dalam kurun waktu lima tahun terakhir untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran.

Kerja sama itu terbukti meningkatkan upaya pencegahan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial.

“Mudah-mudahan ke depan kami juga bisa terus meningkatkan kinerja kita khususnya di dalam pencegahan korupsi itu,” kata Mensos.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara