Prancis Perketat Pengamanan Demo, Siswa Akademi Polisi Dikerahkan

Harianjogja.com, PARIS— Pemerintah Prancis memperketat pengamanan menjelang aksi unjuk rasa nasional pada Sabtu (24/10) dengan menyiapkan lebih dari 60.000 personel keamanan. Sejumlah peserta pelatihan akademi kepolisian yang hampir menyelesaikan pendidikan juga akan dikerahkan untuk membantu menjaga fasilitas publik dan menangani pekerjaan administratif di kantor polisi.

Stasiun penyiaran BFMTV pada Jumat melaporkan Direktorat Kepolisian Nasional Prancis telah mengarahkan peserta pelatihan sukarela untuk memperkuat aparat keamanan di sejumlah lokasi selama demonstrasi berlangsung. Kebijakan ini dilakukan agar petugas yang lebih berpengalaman dapat difokuskan pada operasi yang dinilai lebih sensitif.

Para peserta pelatihan tersebut tidak akan ditempatkan di garis depan untuk mengendalikan massa. Undang-undang tahun 2022 melarang pengerahan mereka dalam operasi pengendalian massa maupun pemeliharaan ketertiban umum.

Menurut BFMTV, puluhan peserta pelatihan telah menyatakan kesediaan untuk ikut membantu pengamanan. Mereka akan menjalankan tugas pendukung, seperti menjaga gedung dan menangani administrasi kepolisian.

Prancis Siapkan Lebih dari 60.000 Personel Keamanan

Pengerahan peserta pelatihan akademi kepolisian menjadi bagian dari langkah pemerintah Prancis memperkuat pengamanan demonstrasi nasional. Pemerintah menargetkan lebih dari 60.000 personel keamanan bertugas di seluruh negeri selama aksi pada Sabtu.

Langkah tersebut diambil setelah aksi protes pada 17 Oktober 2026 mengakibatkan kerusakan di sejumlah tempat usaha dan bangunan publik. Pemerintah kemudian mengumumkan operasi pengamanan berskala besar untuk mengantisipasi demonstrasi berikutnya.

Menteri Delegasi di Kementerian Dalam Negeri, Jean-Didier Berger, mengatakan jumlah personel keamanan yang dikerahkan pada Sabtu akan meningkat dibandingkan dengan pengerahan sebelumnya.

Dalam keterangannya pada Kamis (22/10), Berger menyebut jumlah personel yang disiapkan akan 20 persen lebih banyak dibandingkan dengan 17 Oktober 2026.

Selain polisi reguler, pengamanan diperkirakan melibatkan personel militer Sentinelle, unit elite GIGN dan RAID, serta petugas polisi antihuru-hara. Berbagai unsur tersebut disiapkan untuk mendukung operasi keamanan di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap potensi kerusakan selama aksi berlangsung.

Pembatasan Aktivitas di Wilayah Paris

Pihak berwenang telah memberlakukan sejumlah larangan di wilayah metropolitan Paris sebagai bagian dari langkah pencegahan. Pembatasan tersebut mencakup pengangkutan bahan bakar dan gas yang mudah terbakar, membawa perlengkapan pelindung dalam radius 100 meter dari sekolah, serta kepemilikan pelontar kembang api.

Kepolisian Paris juga mengumumkan pemberlakuan jam malam bagi orang dewasa dan anak di bawah umur di sekitar Place de la Republique dan Les Halles. Kebijakan itu berlaku mulai pukul 23.00 hingga 06.00 waktu setempat.

Jam malam tersebut diberlakukan sejak Kamis malam (22/10) hingga Minggu (25/10). Pembatasan ini menjadi bagian dari rangkaian tindakan aparat untuk menjaga keamanan di sejumlah kawasan yang diperkirakan terdampak demonstrasi.

Selain pembatasan aktivitas, pemerintah juga mengambil langkah untuk mengatur pelaksanaan aksi unjuk rasa di berbagai wilayah. Tujuannya adalah menjaga keamanan masyarakat sekaligus melindungi pusat kota, tempat usaha, dan bangunan publik.

Macron Umumkan Pembatasan Demonstrasi

Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Kamis mengumumkan dalam rapat dewan keamanan bahwa demonstrasi yang tidak diselenggarakan oleh serikat pekerja akan dilarang dalam beberapa hari mendatang, terutama pada Sabtu.

Setelah pengumuman tersebut, para pejabat wilayah diminta meninjau permohonan demonstrasi yang diajukan serikat pekerja. Mereka juga akan mengusulkan rute alternatif untuk melindungi pusat kota, tempat usaha, dan gedung publik.

Menurut laporan Franceinfo, sejumlah prefektur setelah pengumuman Macron hanya mengizinkan satu dari dua rute yang diajukan untuk aksi pada Sabtu di Paris.

Pembatasan juga diterapkan di wilayah lain. Seluruh perkumpulan massa dilarang di Lyon dan sejumlah bagian pusat kota Nice, sebagaimana dilaporkan Franceinfo.

Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan peningkatan langkah pengamanan menjelang demonstrasi nasional. Pemerintah Prancis menyiapkan tambahan personel, membatasi sejumlah aktivitas di kawasan tertentu, serta mengatur izin dan rute demonstrasi untuk mengantisipasi kerusakan seperti yang terjadi pada aksi 17 Oktober 2026.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara