Program 3 Juta Rumah, BUMN dan Swasta Dipatok Bangun 800 Ribu Unit

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah menargetkan pembangunan  800.000 unit pada tahap pertama program 3 juta rumah rakyat tahun depan. 

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Perumahan dan Permukiman, Maruarar Sirait terkait dengan kerja sama BUMN dan swasta. “Saya selama beberapa hari ini dengan Pak Menteri Perumahan Maruarar Sirait sudah menggagas bagaimana kerja sama antara pemerintah, BUMN, dan swasta untuk membangun 3 juta rumah dengan target pada 2025 nanti ada 800.000 dahulu,” ujar Kartika dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Pria yang akrab disapa Tiko itu pun menyebut pemerintah juga tengah berkoordinasi dengan pengembang daerah. Hal ini khususnya untuk mengidentifikasi model pembiayaan pengembang (developer) maupun kredit perumahan rakyat (KPR) agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa mengakses program tersebut. 

Tiko memastikan rumah untuk rakyat itu bakal dipatok dengan harga di bawah Rp100 juta per unit. “Kami berharap nanti dengan Bank Tabungan Negara [BTN] sebagai bank perumahan bisa memberikan pendanaan besar,” kata Tiko.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengamini adanya tahapan dari pembangunan 3 juta rumah.

Namun, dia tidak menjelaskan secara detail terkait jumlahnya.  “Saya akan menyampaikan ini secara khusus supaya tidak salah statistik. Hal yang jelas memang ada program 3 juta rumah itu semua tentu harus ada step by step,” ujar Agus. 

Sebelumnya, Tiko mengatakan BUMN telah mengalkulasi kebutuhan pendanaan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) untuk mendukung program 3 juta rumah mencapai Rp150 triliun per tahun. 

Dia mengatakan, Kementerian BUMN bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait sedang mengkaji skema yang tepat guna memenuhi kebutuhan itu.  “Saya juga ditugaskan untuk mencari skema, memang kebutuhannya sekitar Rp150 triliun per tahun,” ujarnya di Gedung BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024). 

Dengan kebutuhan dana mencapai Rp150 triliun per tahun, Tiko menilai BTN tentunya kesulitan memenuhi hal itu jika hanya mengandalkan dana masyarakat. 

Untuk itu, Tiko menyampaikan Kementerian BUMN mengusulkan supaya BTN dapat menerbitkan obligasi dijamin pemerintah dengan jangka waktu 15 tahun ataupun meraih pendanaan dari luar negeri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis.com