UMKM Bisa Dapat Diskon 50 Persen Biaya E-Commerce, Ini Syaratnya
UMKM berpeluang dapat diskon 50% biaya e-commerce. Simak syarat lengkap dari Menteri UMKM Maman Abdurrahman.
KSAD Jenderal Maruli saat konferensi pers di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2024). /Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak kembali menegaskan prajurit TNI AD memegang teguh komitmen netralitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan tidak ikut berkampanye.
“Kalau kami di tentara, yang sering sudah saya sampaikan, bahwa kami sudah komit untuk netral, tidak ikut dukung mendukung. Karena kami (kalau) berkampanye pun, ndak ikut pemungutan suara soalnya, jadi netral saja sekalian,” kata Maruli saat konferensi pers di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2024).
Sampai dengan saat ini, tutur Maruli, TNI AD belum mendapatkan pengaduan yang jelas buktinya bahwa terdapat prajurit TNI AD berpihak ke kandidat tertentu atau tidak netral dalam Pemilu 2024. “Tidak ada pengaduan yang miliki bukti dan saksi bahwa TNI ikut serta dalam kampanye ini. Mudah-mudahan tidak ada,” katanya.
Maruli berjanji akan menindaklanjuti seluruh pengaduan yang masuk. Bahkan, prajurit yang terbukti tidak netral akan langsung diberi sanksi. “Semua itu akan kami tindak lanjuti dan itu jelas-jelas ada tindak lanjut. Paling tidak, kalau dia punya jabatan, itu pasti kita segera langsung me-non job, kita pasti panggil langsung,” ujarnya.
Di samping itu, TNI AD juga senantiasa melakukan evaluasi internal terkait potensi pelanggaran aspek netralitas tersebut. “Sebetulnya internal kami mengevaluasi, kira-kira ini ada perkembangan ke arah mana. Secara intelijen kami sudah ada, mengarah karena satu suku lah, sudah ngomong lah, segala macam, dan kami punya bukti. Kita tidak ekspose media, langsung kita lakukan tindakan,” ucap dia.
BACA JUGA : Jaga Netralitas, ASN Harus Lebih Jeli Ikut Kegiatan
TNI AD telah memiliki posko pengaduan jika masyarakat mendapati adanya dugaan prajurit tidak netral. “Langsung ke Kadispen [Kepala dinas penerangan] saja. Di daerah juga sudah ada. Nanti, tolong disosialisasikan juga ya para Kapendam [kepala penerangan kodam], Kapenrem [kepala penerangan komando resort militer] supaya menerima aduan-aduan dari semua,” ujar Maruli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
UMKM berpeluang dapat diskon 50% biaya e-commerce. Simak syarat lengkap dari Menteri UMKM Maman Abdurrahman.
Dinkes Sleman perketat pemisahan jeroan kurban untuk cegah kontaminasi dan risiko penyakit saat Iduladha 2026.
Disdukcapil Bantul mencatat 985.142 penduduk pada 2025. Banguntapan menjadi wilayah terpadat dengan 118.712 jiwa.
Polda Metro Jaya menangkap 173 tersangka dari 127 kasus kejahatan jalanan di Jakarta selama 1–22 Mei 2026 melalui operasi terpadu.
UPNV Jogja menonaktifkan lima dosen terkait dugaan kekerasan seksual. Seluruh aktivitas Tridharma dihentikan selama proses investigasi.
BP BUMN dan Kemnaker memperkuat sinergi transformasi BUMN dengan memastikan perlindungan pegawai dan hubungan industrial tetap sehat.