Gibran Minta Pemulihan Bencana Sumut Dipercepat: Jangan Tunggu Viral
Gibran meminta pemulihan bencana Sumut dipercepat dengan fokus pada hunian, akses, layanan publik, dan mata pencaharian warga.
Ilustrasi/bantuanhukum.or.id
Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengkaji aplikasi cek International Mobile Equipment Identity (IMEI) ponsel untuk memudahkan pelaporan.
Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar mengatakan perumusan aplikasi itu sebagai tindak lanjut Polri pasca-temuan 191 ribu ponsel memiliki IMEI ilegal.
"Kami sedang merumuskan posko bersama yang nanti secara gampangnya rekan-rekan tidak perlu lapor. Artinya rekan-rekan cukup melalui aplikasi yang kami buat," tutur Adi Vivid kepada wartawan, Jumat (11/9/2023).
BACA JUGA : Cegah Kasus IMEI Ilegal, Pemerintah Didorong Lakukan Evaluasi Reguler
Perumusan aplikasi ini tidak hanya dilakukan oleh kepolisian, namun melibatkan kementerian atau lembaga yang terkait penerbitan IMEI. Aplikasi ini berfungsi agar masyarakat pengguna ponsel dapat memastikan ponselnya termasuk dalam 191.965 ponsel dengan IMEI ilegal atau tidak, jika termasuk maka pengguna ponsel dapat langsung melakukan langkah tindak lanjut yang diarahkan di aplikasi.
Adi memastikan masyarakat tidak akan dirugikan dalam perkara ini. "Cukup nanti kami sediakan aplikasinya, nanti apabila ternyata setelah diklik IMEI itu termasuk 191 ribu kami akan memberikan langkah-langkahnya dan itu saya pastikan tidak akan merugikan masyarakat sebagai konsumen," katanya.
Bareskrim Polri telah mengumumkan bahwa kasus ini telah menyebabkan kerugian negara Rp353 miliar. Perinciannya, sebanyak 191.000 unit yang memiliki IMEI Ilegal itu didominasi oleh merek iPhone sebanyak 176.874 unit.
Adapun, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita juga sempat menyampaikan bahwa anak buahnya di lingkungan Kemenperin terlibat dalam kasus ini.
BACA JUGA : Pegawai Kemenperin Jadi Tersangka Terjerat Kasus IMEI HP
Kemenperin bukan menjadi satu satunya lembaga yang terseret dalam perkara tersebut. Pasalnya, yang bisa memiliki akses terhadap CEIR bukan hanya Kemenperin saja.
Dalam kasus pelanggaran pendaftaran IMEI tersebut, Bareskrim Polri berhasil mengamankan 6 orang tersangka swasta berinisial P, D, E, dan B. Selain itu, Bareskrim telah mengamankan inisial F yang merupakan oknum ASN di Kemenperin, dan inisial A oknum ASN Ditjen Bea Cukai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Gibran meminta pemulihan bencana Sumut dipercepat dengan fokus pada hunian, akses, layanan publik, dan mata pencaharian warga.
Ukuran sepatu yang sama belum tentu terasa pas. Simak faktor yang membuat ukuran sepatu berbeda meski angka pada label serupa.
HP RAM 8 GB hingga 12 GB makin terjangkau pada 2026. Simak daftar harga dan pilihan terbaik sesuai kebutuhan dan anggaran.
Smartphone brain bukan istilah medis resmi. Dokter menjelaskan kaitannya dengan fokus, tidur, dan sakit kepala.
Apple menghadapi ganti rugi US$5,7 miliar atau sekitar Rp102,6 triliun setelah juri AS menyatakan Taptic Engine melanggar dua paten.
Bau bensin masuk kabin mobil jangan diabaikan. Kenali 10 penyebabnya, dari tutup tangki hingga kebocoran fuel pump.