Kejagung Periksa 12 Saksi, Kasus Korupsi MBG Terus Bergulir
Kejagung memeriksa 12 dari 22 saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG periode 2025–2026. Tujuh orang telah menjadi tersangka.
Ilustrasi/bantuanhukum.or.id
Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengkaji aplikasi cek International Mobile Equipment Identity (IMEI) ponsel untuk memudahkan pelaporan.
Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar mengatakan perumusan aplikasi itu sebagai tindak lanjut Polri pasca-temuan 191 ribu ponsel memiliki IMEI ilegal.
"Kami sedang merumuskan posko bersama yang nanti secara gampangnya rekan-rekan tidak perlu lapor. Artinya rekan-rekan cukup melalui aplikasi yang kami buat," tutur Adi Vivid kepada wartawan, Jumat (11/9/2023).
BACA JUGA : Cegah Kasus IMEI Ilegal, Pemerintah Didorong Lakukan Evaluasi Reguler
Perumusan aplikasi ini tidak hanya dilakukan oleh kepolisian, namun melibatkan kementerian atau lembaga yang terkait penerbitan IMEI. Aplikasi ini berfungsi agar masyarakat pengguna ponsel dapat memastikan ponselnya termasuk dalam 191.965 ponsel dengan IMEI ilegal atau tidak, jika termasuk maka pengguna ponsel dapat langsung melakukan langkah tindak lanjut yang diarahkan di aplikasi.
Adi memastikan masyarakat tidak akan dirugikan dalam perkara ini. "Cukup nanti kami sediakan aplikasinya, nanti apabila ternyata setelah diklik IMEI itu termasuk 191 ribu kami akan memberikan langkah-langkahnya dan itu saya pastikan tidak akan merugikan masyarakat sebagai konsumen," katanya.
Bareskrim Polri telah mengumumkan bahwa kasus ini telah menyebabkan kerugian negara Rp353 miliar. Perinciannya, sebanyak 191.000 unit yang memiliki IMEI Ilegal itu didominasi oleh merek iPhone sebanyak 176.874 unit.
Adapun, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita juga sempat menyampaikan bahwa anak buahnya di lingkungan Kemenperin terlibat dalam kasus ini.
BACA JUGA : Pegawai Kemenperin Jadi Tersangka Terjerat Kasus IMEI HP
Kemenperin bukan menjadi satu satunya lembaga yang terseret dalam perkara tersebut. Pasalnya, yang bisa memiliki akses terhadap CEIR bukan hanya Kemenperin saja.
Dalam kasus pelanggaran pendaftaran IMEI tersebut, Bareskrim Polri berhasil mengamankan 6 orang tersangka swasta berinisial P, D, E, dan B. Selain itu, Bareskrim telah mengamankan inisial F yang merupakan oknum ASN di Kemenperin, dan inisial A oknum ASN Ditjen Bea Cukai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Kejagung memeriksa 12 dari 22 saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG periode 2025–2026. Tujuh orang telah menjadi tersangka.
Kemkomdigi meminta Google dan Apple menghapus aplikasi Hornet dari Play Store dan App Store di Indonesia karena persoalan kepatuhan aturan PSE dan aduan masyara
Google menghadirkan fitur baru yang memungkinkan pengguna menghapus watermark pada gambar, video, dan musik hasil kreasi AI Gemini.
Korban gempa M7,7 di Nagekeo, NTT bertambah menjadi 38 jiwa. Ribuan warga mengungsi, bandara, pelabuhan, dan fasilitas kesehatan terdampak.
Gempa M7,7 di Flores, NTT, menyebabkan 200 BTS mengalami gangguan di 10 kabupaten/kota. Komdigi bersama operator seluler melakukan pemulihan jaringan.
Menganggur bukan berarti keuangan harus berantakan. Simak 8 cara menghemat pengeluaran agar uang bertahan lebih lama saat belum memiliki pemasukan.