Kejagung Pastikan Kasus Transfer Pricing Beda dengan Laporan Purbaya
Kejagung memastikan kasus transfer pricing PT Toba Pulp Lestari berbeda dari laporan Purbaya Yudhi Sadewa dan rugikan negara Rp2 triliun.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat kunjungan ke redaksi Bisnis Indonesia di Jakarta, Kamis (11/12/2025)./Bisnis Indonesia-Himawan L.Nugraha.
Harianjogja.com, JAKARTA— Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta proses pemulihan bencana Sumut dipercepat setelah banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah. Gibran menegaskan pemerintah tidak boleh membiarkan warga terdampak menunggu terlalu lama untuk mendapatkan penanganan atas kebutuhan mereka. Ia juga meminta pemerintah daerah dan pemerintah pusat bergerak bersama menyelesaikan berbagai kendala di lapangan tanpa menunggu persoalan tersebut menjadi perhatian publik atau viral di media sosial.
Gibran menyampaikan hal tersebut saat meninjau langsung kondisi wilayah dan masyarakat yang terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga, Sumatera Utara, Jumat (4/9/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Gibran meminta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memastikan kebutuhan masyarakat ditangani secara langsung di lapangan. Menurutnya, persoalan yang muncul selama masa pemulihan harus segera diidentifikasi sehingga dapat dicarikan solusi melalui koordinasi antarpihak.
“Jangan biarkan masyarakat menunggu terlalu lama. Jika ada kendala lapangan segera identifikasi dan kolaborasi untuk cari solusi. Jangan ada sekat birokrasi,” ujar Gibran.
Pemulihan Hunian hingga Mata Pencaharian
Gibran menyoroti sejumlah kebutuhan yang harus menjadi perhatian dalam proses pemulihan pascabencana. Tidak hanya berkaitan dengan tempat tinggal, penanganan juga perlu mencakup akses masyarakat dan layanan publik yang terdampak.
Selain itu, pemerintah diminta memastikan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan. Pemulihan mata pencaharian menjadi salah satu bagian penting agar warga terdampak dapat kembali menjalankan kehidupan sehari-hari setelah bencana.
Gibran meminta jajaran pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Koordinasi, menurutnya, perlu dilakukan secara aktif dan tidak menunggu informasi mengenai kesulitan warga menjadi viral terlebih dahulu.
“Setiap persoalan harus jelas siapa yang tangani dan kapan target selesai. Jangan tunggu viral,” imbuhnya.
Pernyataan tersebut menjadi penekanan Gibran agar setiap persoalan memiliki pihak yang bertanggung jawab sekaligus target penyelesaian yang jelas. Dengan demikian, masyarakat terdampak dapat mengetahui bahwa kebutuhan dan keluhan mereka sedang ditangani oleh pemerintah.
Gibran Dengarkan Keluhan Warga Terdampak
Dalam kunjungannya ke wilayah terdampak bencana di Tapanuli Tengah dan Sibolga, Gibran juga berdialog langsung dengan masyarakat. Dialog tersebut dilakukan untuk mendengarkan aspirasi serta mengetahui kendala yang masih dihadapi warga selama proses pemulihan.
Gibran kemudian meminta pemerintah pusat dan daerah, termasuk kementerian dan lembaga terkait, memastikan berbagai kebutuhan yang disampaikan masyarakat dapat ditindaklanjuti.
Penanganan tersebut diminta dilakukan sesuai kewenangan masing-masing pihak. Dengan pembagian tanggung jawab yang jelas, pemerintah diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang muncul setelah banjir dan longsor.
Gibran menegaskan bahwa keluhan warga terdampak tidak boleh dianggap sebagai persoalan yang dapat ditunda. Setiap kendala yang disampaikan masyarakat harus menjadi bahan tindak lanjut pemerintah selama masa pemulihan.
"Setiap kendala dan keluhan yang dialami warga terdampak adalah hal penting yang harus ditindaklanjuti, karena merupakan tanggung jawab pemerintah memastikan kendala masyarakat selama masa pemulihan bisa tertangani," pungkasnya.
Pemulihan pascabencana di Sumatera Utara dengan demikian tidak hanya diarahkan pada penanganan kondisi fisik wilayah, tetapi juga memastikan masyarakat dapat kembali memperoleh hunian, akses layanan, menjalankan aktivitas, serta memulihkan mata pencaharian. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, dan jajaran Forkopimda menjadi bagian penting dalam mempercepat proses tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis
Kejagung memastikan kasus transfer pricing PT Toba Pulp Lestari berbeda dari laporan Purbaya Yudhi Sadewa dan rugikan negara Rp2 triliun.
Malaysia menetapkan darurat di Serian akibat kabut asap karhutla Indonesia. Sebanyak 647 sekolah dan sejumlah aktivitas warga dihentikan sementara.
Hasil Bhayangkara FC vs Persebaya babak pertama Super League 2026/2027 berakhir 0-1. Yann Mabella membawa Bajul Ijo unggul di Stadion PKOR Sumpah Pemuda.
Terlalu sering bilang "hati-hati" kepada anak bisa membuat peringatan kehilangan makna. Simak 5 kalimat pengganti yang lebih spesifik dan mudah dipahami anak.
PSIM Jogja vs Persita Tangerang masih 0-0 hingga babak pertama. Simak jalannya pertandingan dan susunan pemain kedua tim di Stadion Sultan Agung.
PPDI Sleman menilai perubahan desil penyandang disabilitas belum mencerminkan kondisi sebenarnya. Fasilitas khusus seperti kloset duduk dinilai tidak bisa.