Penyewa Pusat Belanja Minta Bantuan Pemerintah
Penyewa pusat belanja juga meminta agar pemerintah membantu pinjaman lunak atau softloan secara khusus melalui bank-bank BUMN.
Indonesia Corruption Watch (ICW)/Antara
Harianjogja.com, JAKARTA - Pegiat antikorupsi angkat bicara mengenai pemecatan Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F. Sompie oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, Selasa (28/1/2020).
Kritikan juga tak lepas mengarah pada Yasonna Laoly yang dinilai pegiat antikorupsi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) harus dicopot oleh presiden Joko Widodo.
Alasannya, baik Yasonna dan Ronny Sompie diduga menjadi dalang yang menghambat proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khususnya tentang keberadaan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku di kasus eks komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Aktivis ICW Kurnia Ramadhana mendorong agar Jokowi mencopot Yasonna Laoly lantaran posisinya selaku Menkumham merupakan otoritas tertinggi Kementerian Hukum dan HAM.
"Faktanya dia telah berkata tidak sesuai dengan fakta terkait keberadaan Harun Masiku," ujar Kurnia, Selasa (28/1/2020).
Adapun yang dimaksud Kurnia tersebut yaitu ketika Yasonna Laoly dan Dirjen Imigrasi Ronny Sompie salah menafsirkan keberadaan Harun Masiku.
Imigrasi sebelumnya menyebut bahwa posisi Harun telah meninggalkan Indonesia menuju Singapura pada 6 Januari 2020 atau dua hari sebelum rangkaian tangkap tangan Wahyu Setiawan dan belum kembali ke Indonesia.
Hal itu juga malah dipertegas oleh Yasonna Laoly yang menyatakan bahwa Harun masih berada di luar negeri sejak 6 Januari 2020 dan belum kembali.
Namun, belakangan Ditjen Imigrasi mengakui bahwa Harun sudah pulang ke Indonesia pada Selasa 7 Januari 2020. Imigrasi beralasan ada kasalahan sistem sehingga adanya keterlambatan data soal kepulangan Harun.
"Jadi harusnya Yasonna ikut bertanggungjawab atas situasi hari ini. Efek dari kekeliruan data tersebut amat krusial, kerja penegak hukum jadi terganggu karena mempercayai begitu saja pernyataan Yasonna," ujar Kurnia.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi juga telah melaporkan Menkumham Yasonna Laoly ke KPK atas dugaan obstruction of justice atau merintangi penyidikan Harun Masiku.
Sekjen Transparency International Indonesia Dadang Trisasongko mengatakan terlepas dari pencopotan Ronny Sompie, yang paling penting saat ini menurutnya adalah investigasi terhadap problem kesalahan informasi terkait Harun Masiku.
"Pencopotan [Ronny Sompie] itu harus menjadi bagian dari proses itu," kata Dadang.
Dia mengatakan bahwa investigasi perlu dilakukan untuk kepentingan menemukan siapa yang bertanggung jawab dan pembenahan sistem ke depannya agar hal tersebut tidak terulang lagi.
"Perlu ada investigasi dan audit yang independen dan bekerja lebih komprehensif terhadap sistem informasi keimigrasian kita," kata dia.
Tak hanya itu, hal ini juga sejalan ketika kejahatan lintas negara makin tinggi sehingga fungsi keimigrasian dinilai harus benar-benar andal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Penyewa pusat belanja juga meminta agar pemerintah membantu pinjaman lunak atau softloan secara khusus melalui bank-bank BUMN.
Pembangunan aviary Purwosari Gunungkidul kembali dilanjutkan tahun ini dengan anggaran Rp5,6 miliar dari Dana Keistimewaan DIY.
Amerika Serikat disebut telah menghabiskan Rp507 triliun untuk operasi militer melawan Iran sejak konflik pecah Februari 2026.
Jadwal KRL Jogja-Solo Rabu 13 Mei 2026 lengkap dari Yogyakarta hingga Palur, tarif tetap Rp8.000 sekali perjalanan.
Festival Dalang Cilik Kulonprogo menjadi ajang regenerasi dalang muda dan pelestarian budaya wayang di kalangan pelajar.
Jadwal KRL Solo-Jogja Rabu 13 Mei 2026 lengkap dari Palur hingga Yogyakarta dengan tarif Rp8.000 sekali perjalanan