Ini Sanksi untuk Polisi yang Terbukti Memeras Pengusaha

Harianjogja.com, JAKARTA - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen M Iqbal menyatakan Kapolri Jenderal Idham Azis mengklaim akan menindak tegas anggota polisi yang meminta jatah proyek kepada pengusaha. Tindakan tegas tersebut berupa pencopotan sebagai anggota Polri.

Pernyataan itu disampaikan di Gedung Bareskrim Polri, Selasa (19/11/2019).

"Prinsipnya kalau ada oknum, pak Kapolri akan melakukan tindakan tegas. Terbukti, periksa dan copot," kata Iqbal.

Iqbal menyebut, pihaknya telah melakukan pengawasan sejak lama di sejumlah daerah. Pengawasan tersebut dilakukan melalui Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam).

"Kami lakukan upaya pencegahan, jika ada niat kita lakukan pencegahan. Kalau sudah melakukan kriminal dan terbukti tidak segan akan melakukan pencopotan," sambungnya.

Untuk itu, Iqbal memastikan jika Polri tetap mendukung program pemerintah. Dalam hal ini, terkait pembangunan serta investasi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.

"Polri lembaga penting untuk menopang pembangunan nasional, iklim investasi seperti yang disampaikan pak Presiden," tutup Iqbal.

Sebelumnya, Kepolisian Republik Indonesia bakal memberikan pengamanan maksimal terkait kegiatan yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi.

Dalam hal ini, Polri bersama jajaran TNI bahu membahu berupaya memberikan pengamanan ekstra.

"Tentu Polri tidak bisa bekerja sendiri. Bersama dengan TNI, bersama-sama dengan pemerintah melaksanakan kegiatan tersebut," kata Kapolri Jenderal Idham Azis di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

Idham menjelaskan, ada dua strategi yang akan diprioritaskan oleh institusinya. Pertama, upaya pencegahan terkait pemborosan anggaran.

Strategi kedua adalah penegakan hukum. Idham mengatakan, pihaknya akan serius dalam mengawal pembangunan di daerah.

Bahkan, Idham berjanji akan menindak anak buahnya jika terlibat dalam konspirasi dalam pembangunan. Dia meminta kepada Guburnur atau Walikota untuk melapor jika ada anggotanya yang terlibat.

"Saya minta Kapolres tidak jadi bagian permasalahan yang ada di daerah, karena bukan rahasia umum banyak juga Kapolres itu kalau dia minta proyek nah ini bagian masalah, konspirasi, kalau dia begitu, para Gubernur, Wali Kota silakan hubungi saya nanti saya carikan pemain cadangan," papar Idham.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Suara.com