Penunjukan Prabowo Jadi Menhan, Peneliti: Lebih Besar Maslahat Ketimbang Mudharat

Harianjogja.com, JAKARTA - Penunjukan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) dinilai lebih besar maslahat ketimbang mudharatnya. Hal tersebut disampaikan oleh peneliti sosok Joko Widodo (Jokowi), Andi Zulkarnain. 

"Potensi mudharat itu tetap ada. Tapi maslahat Prabowo masuk kabinet saat ini jauh lebih besar," ujar Zulkarnain berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (24/10/2019). 

Menurut Zulkarnain, fakta sosial politik saat ini tentang perpecahan di antara anak bangsa, saling curiga, nyinyir, dan lain-lain adalah yang harus Jokowi selesaikan lebih dulu di tahap awal pascapelantikan sebagai Presiden.

Dosen ilmu politik di Universitas Kristen Indonesia itu menganggap wewenang Menhan juga terbatas dengan adanya sistem Presidensiil.

"Dalam sistem Presidensiil, Jokowi punya wewenang yang cukup besar, termasuk untuk menertibkan pihak yang tidak sesuai komitmen," ujar Zulkarnain.

Makanya ketika pengumuman kabinet Rabu (23/10) lalu, Jokowi mengingatkan para menteri agar bekerja dengan serius menjamin tercapainya program pembangunan.

"Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," kata Jokowi.

Selain itu, ada juga Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD yang dapat mengontrol kinerja menteri di bawahnya, termasuk Menhan, dengan hak veto-nya.

Namun, Zulkarnain mengingatkan Jokowi agar tetap menjaga soliditas tim pendukung dan relawan yang berkeringat sejak lama untuk memenangkannya dalam Pilpres.

"Tim lama perlu dirawat agar tidak terpecah dan mengganggu kerja-kerja Jokowi untuk mengeksekusi tumpukan janji politiknya kepada 265 juta rakyat Indonesia," ujar Zulkarnain.

Jika tidak terkelola dengan baik, Zulkarnain mengatakan Prabowo bisa menjadi kuda troya dalam rumah politik Jokowi.

"Dia bisa saja menjadi penyebab berkobarnya api kecemburuan dalam tim inti yang berdampak pada ambruknya bangunan koalisi yang tertata sejak 2014 silam," kata dia.

Zulkarnain mengatakan, Gerindra adalah partai oposisi yang berkompetisi dengan partai pengusung Jokowi dari 2014. Sampai sekarang, Gerindra belum pernah mencicipi kekuasaan.

"Sebagaimana manusia, ada batas orang untuk bisa berpuasa, menahan diri dari makan dan minum. Setelah sekian jam menahan, maka kita harus berbuka untuk bisa tetap hidup. Demikian pula dalam politik," kata Zulkarnain.

Apalagi untuk konteks saat ini, semakin banyak kader di pusat dan daerah yang membutuhkan ruang aktualisasi. Dengan adanya dua pos Menteri tersebut, kader Gerindra bisa menguji coba konsep idealnya atas dua arena tersebut di lapangan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : antara