Mengenal Flores Thrust, Sesar Pemicu Gempa M 7,7 di NTT
Gempa M 7,7 NTT berkaitan dengan Flores Back Arc Thrust. Sesar ini berpotensi memicu gempa besar dan memiliki sejarah gempa merusak.
Warga melakukan aksi dengan pengawalan prajurut TNI di Bundaran Timika Indah, Mimika, Papua, Rabu (21/8/2019). Aksi tersebut untuk menyikapi peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang./Antara-Jeremias Rahadat
Harianjogja.com, JAKARTA- Pendekatan militeristik dinilai tak tepat digunakan untuk menyelesaikan masalah Papua.
Sejumlah organisasi kemahasiswaan mendorong agar persoalan Papua tidak dilakukan dengan pendekatan militer, tetapi melalui upaya-upaya dialog sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan damai.
"Persoalan Papua ini jangan melalui pendekatan militeristik," kata Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Najih Prasetyo usai mengikuti diskusi bertema "Papua dan Paradigma Keadilan Sosial" di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Diskusi tersebut dihadiri ketua umum dan perwakilan dari sejumlah organisasi kemahasiswaan, seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia.
Najih mengatakan kericuhan Papua belakangan menunjukkan perlunya pembangunan Indonesia di kawasan paling timur itu dengan melibatkan unsur lokal.
Sel-sel asli Papua, kata dia, harus ada dalam pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Jangan justru unsur Papua baru dilibatkan saat diskusi untuk mengatasi kericuhan, tapi dalam pembangunan tidak diikutsertakan.
"Pelibatan Papua dalam segala aspek dan perlu pemerataan di berbagai lini, seperti untuk sektor budaya dan politik. Di Papua ini kuncinya melalui pemerataan pembangunan nasional sesuai kebutuhan masyarakat Papua itu sendiri, seperti pendidikan, sebagaimana halnya di Pulau Jawa dan daerah-daerah lain," katanya.
Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Irfan Ahmad Fauzi mengatakan persoalan Papua harus diselesaikan secara seksama dan utuh.
Pemerintah, kata dia, idealnya membaca persoalan Papua dengan menyeluruh dengan melakukan pelibatan suku asli di kawasan Indonesia paling timur itu.
"Harus tahu keinginan kawan-kawan Papua seperti apa, tidak dengan militer tapi dengan cara-cara humanis sehingga tidak kontraproduktif. Tidak mungkin penyelesaian tanpa dialog. Mereka harus dilibatkan mau tidak mau," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Gempa M 7,7 NTT berkaitan dengan Flores Back Arc Thrust. Sesar ini berpotensi memicu gempa besar dan memiliki sejarah gempa merusak.
Kemenhub memproses 35 izin khusus pesawat registrasi asing untuk mendukung pemadaman karhutla dengan tetap mengutamakan keselamatan penerbangan.
Gempa M4,0 kembali mengguncang NTT pada 23 Agustus 2026. BNPB mencatat 53.971 rumah rusak akibat rangkaian gempa sejak 15 Agustus.
BMKG mendeteksi 696 hotspot di Kalsel pada 23 Agustus 2026. Sebanyak 29 titik masuk kategori tinggi dan risiko karhutla didominasi indikator tinggi.
Bantul memiliki indeks risiko bencana 96,02 dengan kelas sedang. Risiko gempa bumi tercatat tinggi berdasarkan IRBI 2025.
Studi 1.350 pengemudi di Inggris mengungkap fitur mobil yang jarang digunakan. Bluetooth justru menjadi teknologi yang paling sering dipakai.