Polri Andalkan Data Satelit untuk Deteksi Karhutla, Ribuan Personel Dikerahkan
Polri memanfaatkan data satelit dan Crisis Monitoring Center untuk mempercepat deteksi karhutla selama Operasi Aman Nusa II 2026.
Presiden Joko Widodo di Banten. /Okezone
Harianjogja.com, JAKARTA-- Presiden Joko Widodo mengkritik pembuatan Undang-undang yang masih memakai pola lama dan bertele-tele. Hal itu diungkapkan di depan Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Periode 2019-2024.
"Sejak jaman orde baru hingga sekarang, yang namanya membuat UU masih bertele-tele. Mohon maaf, saya masih merasakan itu," kata Jokowi saat pidato dalam pembukaan Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR RI dan DPD RI terpilih periode 2019-2024 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Jokowi mengatakan bahwa setiap membuat UU atau regulasi antara DPR dan pemerintah diawali dengan pembuatan tim, dibahas dalam dua kali sidang, ada kunjungan kerja dan studi banding, baik di dalam maupun di luar negeri.
"Bagaimana ini bisa cepat, kalau ini masih diteruskan," katanya.
Kepala Negara juga mengritik terkait penganggaran setiap tahunnya, yakni dimulai dari penyampaian Nota Keuangan setiap 16 Agustus per tahunnya, selanjutnya pembahasan dengan menteri keuangan di rapat paripurna, kembali ke Komisi dan Badan Anggaran, selanjutnya balik kembali ke paripurna untuk pandangan fraksi-fraksi.
"Maaf, apakah tidak bisa dievaluasi agar lebih cepat, tanpa mengurangi ketelitian, kecermatan kita buat UU, sehingga kualitas tidak turun, semakin detail dan semakin baik. Apakah hal seperti tidak bisa kita ubah?," kata Jokowi.
Dalam hal ini, Presiden mengajak kepada semua pihak, termasuk anggota DPR RI terpilih untuk melakukan perombakan regulasi atau deregulasi besar-besaran semua peraturan yang menghambat kemajuan bangsa dan negara.
Dia mengatakan saat ini Indonesia butuh deregulasi besar-besaran, penyederhanaan dan konsistensi di dalam membuat regulasi, yang orientasinya terhadap hasil
Menurut Jokowi, saat ini semua negara tentunya ingin menjadi pemenang sehingga dibutuhkan kecepatan yang ditopang oleh regulasi yang berkualitas.
"Kita harus bekerja lebih cepat dan responsif perubahan yang ada. Semua negara ingin menjadi pemenang, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat," ucap Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Polri memanfaatkan data satelit dan Crisis Monitoring Center untuk mempercepat deteksi karhutla selama Operasi Aman Nusa II 2026.
BPS Gunungkidul masih mengolah data Sensus Ekonomi 2026. Sebanyak 1.033 petugas dikerahkan dengan sekitar 385.000 responden sasaran.
Bank Mandiri membayarkan dividen interim Rp6,16 triliun bertepatan HUT ke-28. Total dividen sepanjang kalender 2026 mencapai Rp50,63 triliun.
DPRD Bantul meminta usaha budi daya perikanan memperhatikan pengelolaan limbah agar tidak berdampak pada lingkungan dan warga.
PPh marketplace dimajukan menjadi 1 Oktober 2026. DJP menyebut keputusan itu diambil karena kesiapan teknis empat platform.
Sebanyak 52,41% pekerja DIY masih berada di sektor informal. Buruh menilai kondisi ini menunjukkan warga menciptakan lapangan kerja sendiri.