Jokowi-Ma'ruf Terima Ucapan Selamat di Sidang Tahunan MPR RI
Joko Widodo-Ma'ruf Amin resmi mendapat ucapan selamat dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2019.
Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan pidato pada Visi Indonesia di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat Minggu (14/7/2019)./ANTARA FOTO-Hafidz Mubarak A
Harianjogja.com, JAKARTA--Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengkritik pidato Visi Indonesia yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Minggu (14/7/2019).
Manajer Kajian Kebijakan Walhi Boy Sembiring mengatakan Visi Indonesia yang dibacakan Jokowi menunjukkan semakin kecilnya wajah baik Presiden terpilih hasil Pilpres 2019 itu. Alasannya, banyak poin dari Jokowi yang dianggap kontradiktif dengan pernyataan-pernyataannya terdahulu.
Poin kontradiktif pertama muncul dari pernyataan Jokowi yang menekankan pentingnya mengundang investasi untuk masuk ke Indonesia. Menurut Boy, seruan untuk mengundang investasi itu bertolak belakang dengan janji Jokowi yang ingin berpihak pada kemanusiaan dan lingkungan hidup pada Nawacita I.
"Genjot investasi guna membuka keran lapangan kerja untuk kesejahteraan rakyat tidak lebih diliat hanya sebagai trickle down effect bagi rakyat. Padahal, pandangan tersebut sudah usang dan sudah waktunya ditinggalkan," kata Boy di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2019).

Dalam Visi Indonesia yang dibacakan, Jokowi menyebut salah satu keinginan untuk menarik investasi ke Indonesia. Dia juga menyebut pentingnya reformasi birokrasi dilakukan agar rencana-rencana investasi ke Indonesia segera terealisasi.
Walhi menganggap semangat reformasi birokrasi yang dibawa Jokowi senada dengan pernyataannya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Istana Bogor, Senin (8/7/2019). Saat itu, Jokowi menegur Siti lantaran kementeriannya tak bisa mempercepat urusan perizinan untuk calon investor.
Menurut Boy, pernyataan Jokowi di Visi Indonesia dan di Istana Bogor bertolakbelakang dengan semangat penyelesaian konflik agraria serta sumber daya alam. Hal ini juga dianggap tak sejalan dengan janji Jokowi hendak menyelamatkan kemanusiaan dan lingkungan hidup seperti tertuang di Nawacita I.
"Dia harus belajar sejarah, katanya dia pernah jadi korban penggusuran kan. Bisa dilihat bagaimana investasi yang jahat itu menggusur dia. Tapi tampaknya itu hanya jadi kenangan bukan bahan pembelajaran bagi Jokowi," kata Boy melontarkan kritik.
Poin lain yang dianggap kontradiktif terlihat di awal pidato Jokowi. Saat mengawali pidato akhir pekan lalu, Jokowi menjadikan kondisi global sebagai pijakan dalam menyampaikan Visi Indonesia.
Akan tetapi, Jokowi dianggap alpa melihat besarnya ancaman perubahan iklim yang saat ini menjadi masalah global. Kealpaan itu terlihat dari tidak adanya pernyataan bahwa Jokowi akan berupaya melindungi lingkungan hidup di Indonesia.
"Bahkan dengan menggunakan diksi ancaman bagi siapa saja yang menghambat investasi dikhawatirkan justru meningkatkan kerentanan terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dan sumber daya alam. Yang selama ini distigmakan menghambat investasi atau pembangunan, kan masyarakat yang berjuang agar lingkungan atau ruang hidupnya tak dirampas investasi," kata Koordinator Desk Politik Walhi Khalisah Khalid.
Walhi khawatir visi yang telah dibacakan Jokowi langsung dijalankan aparat negara dengan membabi buta. Jika kekhawatiran itu terbukti, organisasi ini menduga akan ada peningkatan angka kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan lingkungan atau ruang hidupnya.
"Kalau mengabaikan lingkungan, apa yang mau dibangun di Indonesia ke depan?" katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Joko Widodo-Ma'ruf Amin resmi mendapat ucapan selamat dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2019.
Prabowo menargetkan 30 ribu Kopdes Merah Putih beroperasi pada Juli 2026 untuk memperkuat ekonomi desa di seluruh Indonesia.
Prabowo siapkan satgas deregulasi untuk memangkas izin usaha yang dinilai terlalu lama demi memperkuat investasi di Indonesia.
BKPM menilai surat Kadin China di Indonesia sebagai masukan positif terkait tantangan iklim investasi dan hilirisasi di Indonesia.
Polisi memastikan kasus yang dikira klitih di Pengasih Kulonprogo ternyata duel remaja akibat masalah pribadi yang diduga terkait asmara.
Presiden Prabowo menyebut masih ada ribuan triliun kekayaan negara yang harus diselamatkan dari praktik pencurian aset nasional.