Sebut DPR Oposisi Pemerintah, Fahri Hamzah : Legislatif Enggak Boleh Disuruh Diam

Harianjogja.com, JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyatakan, lembaga legislatif sejatinya merupakan oposisi pemerintah dalam sistem presidensial.

Ia menyebut tidak ada istilah oposisi di dalam pemerintahan Indonesia yang menggunakan sistem presidensial.

Menurutnya, posisi partai oposisi hanya ada dalam pemerintahan dengan sistem parlementer. Sebaliknya, dikatakan Fahri, oposisi di dalam sistem presidensial ialah merujuk kepada parlemen atau legislatif selaku pengawas kinerja eksekutif.

"Pertama ya, saya sering mengatakan dalam presidensialisme enggak ada oposisi. Karena yang beroposisi dalam presidensialisme adalah parlemen. Kenapa? Karena cara memilih parlemen di negara parlementer dan di negara presidensial itu beda," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2019).

Fahri menegaskan, parlemen sebagai oposisi terhadap pemerintah sudah sejak pemilihan berlangsung. Di mana mandat yang diberikan rakyat kepada calon presiden - calon wakil presiden berbeda dengan mandat yang diberi untk calon anggota legislatif.

Lebih lanjut, rakyat memilih presiden dan wakil presiden ditujukan untuk menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap keduanya tersebut, rakyat memilih anggota legislatif.

"Maka di dalam presidensialisme itu tidak ada oposisi. Tetapi dalam presidensialisme itu otomatis legislatif itu menjadi oposisi," ujar Fahri.

Terkait parpol yang memilih untuk berada di luar pemerintahan dan bergabung, Fahri menyebut pemerintah tidak serta merta bisa mengharapkan seluruh anggota legislatif yang bernaung di dalam partai pendukung dapat dibungkam untuk mengkritisi kinerja pemerintah.

"Legislatif disuruh diam enggak boleh ngomong, legislatif enggak boleh disuruh diam. Legislatif antara dia dengan rakyat itu ngomong, akad dia dengan rakyat itu oposisi. Jadi dalam pemerintahan presidensil, oposisi diciptakan oleh rakyat melalui pemilihan legislatif," jelas Fahri.

Fahri kemudian menyindir tingkah laku partai politik yang masih meributkan ihwal bergabung tidaknya dengan pemerintah atau memilih bertahan di luar pemerintah dengan sikap oposisi.

"Jadi oposisi enggak paham, koalisi enggak paham, rekonsiliasi juga enggak paham. Bagaimana orang-orang ini bernegara konsepsi dasar ini mereka enggak mengerti," tandasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Suara.com