Advertisement
Untuk Lanjutkan Proyek Infrastruktur Papua, Kementerian PUPR Tunggu Rekomendasi TNI-Polri
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kanan) saat meninjau pembangunan jalan Trans Papua, tepatnya kilometer 84 ruas jalan Merauke-Sota, di Kabupaten Merauke, Papua, Jumat (16/11). - Dok. Biro Pers Setpres
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -Terkait kelanjutan proyek-proyek infrastruktur yang mendapat gangguan keamanan di Papua, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunggu rekomendasi dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya menghentikan proyek pembangunan jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak hingga kondisi keamanan terjamin. Di lokasi ini, para pekerja konstruksi dari PT Istaka Karya (Persero) dilaporkan mendapat gangguan keamanan dari kelompok tidak dikenal.
Advertisement
Dia menambahkan, sejak empat bulan lalu, pihaknya juga menghentikan pembangunan jembatan yang digarap PT Brantas Abipraya (Persero) di segmen 5 Trans Papua.
"Kami hentikan dulu sampai kondusif dan menunggu rekomendasi Pangdam dan Kapolda," ujar Basuki dalam jumpa pers di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (4/12).
BACA JUGA
Menurut Basuki, proyek pembangunan jembatan dikerjakan oleh dua kontraktor. Istaka mengerjakan 14 jembatan sedangkan Abipraya menggarap 21 jembatan.
Secara keseluruhan ada 35 jembatan di segmen 5 Trans Papua sepanjang 278 kilometer. Segmen ini menghubungkan menghubungkan Wamena - Habema - Nugi - Kenyam- Batas Batu- Mumugu.
Basuki menekankan, gangguan keamanan tidak akan menyurutkan pemerintah dalam membangun infrastruktur di Papua. Dia menyebut, pembangunan infrastruktur di provinsi paling Timur itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah membangun infrastruktur secara merata.
Dia mengakui, masyarakat Papua mendukung pembangunan proyek. Bahkan di lokasi pembangunan jembatan di Kali Yigi dan Kali Auruk, warga setempat menjamin keamanan para pekerja.
"Warga tidak ada yang menolak. Gangguan ini dilakukan kelompok bersenjata. Kami membangun infrastruktur untuk memenuhi rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kepala AD Malaysia Dinonaktifkan Terkait Dugaan Korupsi
Ribuan Wisatawan Malaysia Manfaatkan Kereta Cepat Whoosh
Toko Alkohol di Riyadh Kini Bisa Diakses Ekspatriat Premium
Pemilu Myanmar Digelar, Pertama Sejak Kudeta Militer 2021
Advertisement
Pemerintah Targetkan 15.000 Rumah Pascabanjir Rampung 3 Bulan
168 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabotabek pada H+2 Natal
Pemerintah Kebut Pemulihan Banjir Aceh-Sumatra Saat Nataru
Real Madrid Berduka atas Wafatnya Pelatih Valencia di Indonesia
Tim SAR Evakuasi Ibu dan Balita Terjebak Banjir di Banjar
Advertisement
Laode Syarif Nilai Kasus Aswad Sulaiman Tak Layak SP3
Trump: Tak Ada Akhir Perang Ukraina Tanpa Persetujuan AS
Gempa Magnitudo 4,6 Guncang Agam, Warga Berhamburan
Pelatih Valencia Tewas di Labuan Bajo, Kapal Wisata Tenggelam
Museum Marsinah Jadi Sarana Edukasi Nilai Perjuangan Buruh
Advertisement
KPI Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Aceh Tamiang
Berita Pilihan
Advertisement
Ribuan Hektare Sawah di Kulonprogo Terendam Banjir, Ini Langkah Dinas
Advertisement
Menyusuri Sungai Sekonyer, Gerbang Wisata Orang Utan Tanjung Puting
Advertisement
Berita Populer
- Timnas Futsal U-19 Indonesia ke Final Seusai Hajar Vietnam 7-3
- Menyusuri Sungai Sekonyer, Gerbang Wisata Orang Utan Tanjung Puting
- Kaliurang dan Jip Wisata Masih Jadi Favorit Libur Natal di Sleman
- Libur Akhir Tahun, AA Service HP di Jogja Kebanjiran Pelanggan
- Persik Kediri Tekuk Persis Solo 2-1 di Super League 2025
- Buruh KSPI Jadwalkan Demo 2 Hari Tolak UMP 2026 DKI dan Jabar
- Debut Gemilang Luca Zidane, Pelatih Aljazair Beri Pujian
Advertisement
Advertisement
