Korupsi, Yayasan Supersemar Milik Keluarga Mantan Presiden Soeharto, Kini Diburu Hingga ke Luar Negeri

Sholahuddin Al Ayyubi

Kamis, 22 November 2018 - 09:50 WIB

Bhekti Suryani

Korupsi, Yayasan Supersemar Milik Keluarga Mantan Presiden Soeharto, Kini Diburu Hingga ke Luar Negeri

Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta. - Bisnis/Samdysara Saragih

Harianjogja.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung memastikan tidak akan berhenti merampas seluruh aset atas nama Yayasan Beasiswa Supersemar milik keluarga Cendana hingga mencapai Rp4,4 triliun meskipun aset tersebut disimpan di luar negeri.

Direktur Pertimbangan Hukum Jaksa Agung Muda bidang Tata Usaha Negara (JAMDatun) Kejaksaan Agung, Yogi Hasibuan mengungkapkan pihaknya telah menggandeng Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung untuk memburu seluruh aset atas nama Yayasan Beasiswa Supersemar yang merupakan milik keluarga mantan Presiden Soeharto, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri.

Menurutnya, Kejaksaan Agung melalui tim eksekutor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak akan berhenti mencari seluruh aset tersebut hingga mencapai Rp4,4 triliun.

"Kami masih mencari semua asetnya baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Kami di Kejaksaan kan ada yang namanya PPA untuk mencari aset itu, kami akan gunakan itu," tuturnya, Rabu (21/11).

BACA JUGA

Dia menjelaskan alasan pihaknya memburu seluruh aset milik Yayasan Beasiswa Supersemar tersebut karena pemilik yayasan itu tidak membayar secara sukarela sesuai putusan kasasi Mahkamah Agung sebesar Rp4,4 triliun. Sehingga menurutnya, Jaksa tidak akan berhenti memburu aset bergerak dan tidak bergerak milik Yayasan Beasiswa Supersemar.

"Kita harus mencari asetnya, dia kan tidak membayar dengan sukarela. Makanya kita cari asetnya sampai ketemu nilai itu [Rp4,4 triliun]," katanya.

Yogi juga menegaskan pihaknya sudah mengirimkan daftar aset bergerak dan tidak bergerak atas nama Yayasan Beasiswa Supersemar kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku tim eksekutor untuk segera dirampas demi kepentingan negara.

"Kami sudah ajukan daftar itu. Tapi itu kewenangan pengadilan untuk menyita. Pengadilan yang dapat menentukan aset itu bisa disita atau tidak," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com