Tol Jogja-Bawen Ditolak, Ganjar Pranowo Minta DPRD Jateng Meriset Ulang

Ilustrasi jalan tol. - Bisnis Indonesia/Nurul Hidayat
17 Oktober 2018 06:25 WIB Alif Nazzala Rizqi, Sunartono, & Irene Agustine News Share :

Harianjogja.com, SEMARANG—Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghormati putusan Pansus Raperda RTRW DPRD Jateng yang menolak proyek Tol Jogja-Bawen. Ganjar akan membahas penolakan tersebut pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Antarprovinsi di Sleman, Rabu (17/10/2018) pagi ini.

Ganjar menerima hasil pembahasan Reparda RTRW Jatang saat berada di Palu, Sulawesi Tengah. Dia meminta Pansus meriset ulang calon lahan yang bakal menjadi jalur Tol Jogja-Bawen dengan melibatkan ahli terkait.

“Pertama, tolong dicek kondisi geologisnya, karena kan alasannya gempa. Kedua, kalau alasan lahan subur tolong dicek lahan subur. Ketiga, seandainya kami bicara jalan itu tidak harus ada, maka bagaimana menghubungkan ini dengan Proyek Strategis Nasional,” kata Ganjar, Selasa (16/20/2018).

Ganjar secepatnya akan berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat.

“Seandainya dengan berbagai pertimbangan ada alternatif terkait dengan program tol, saya tidak keberatan,” ujar dia.

Ganjar mengusulkan konstruksi tol dibuat melayang agar tidak mengganggu lahan subur.

“Jadi sebenarnya masih banyak yang mesti dibicarakan lagi, tetapi kami menghormati Pansus. Sekarang tim kami sedang menyiapkan data dan fakta agar bisa disinkronkan dengan Pemerintah Pusat,” ujar dia.

Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Tata Ruang Wilayah (Pansus Raperda RTRW) DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menghapus proyek Tol Bawen-Jogja. Abdul Azis, Ketua Pansus Raperda Revisi RTRW DPRD Jateng, menuturkan penghapusan proyek Tol Jogja-Bawen akan menyelamatkan lahan pertanian seluas 350 hektare di provinsi tersebut. DPRD Jateng mengusulkan Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali rel Jogja-Semarang daripada membuat tol.

Penyebabnya, investasi kereta api lebih murah dibandingkan dengan pembangunan jalan tol yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu.

“Kereta api hanya Rp25 miliar sampai Rp30 miliar per kilometer dan secara keseluruhan hanya Rp2 triliun. Sementara pembangunan jalan tol Rp150 miliar per kilometer dan keseluruhan anggaran mencapai Rp10 triliun,” kata dia, Senin (15/10).

DPRD Jateng akan menunggu evaluasi dari Pemerintah Pusat karena proyek Tol Jogja-Bawen sudah sampai tahap penetapan lokasi.

“Jika tetap dibangun akan melanggar Perda RTRW. Ada beberapa hal yang kami pertimbangkan. Tol ini posisinya ekuivalen dengan Tol Semarang-Solo, sedangkan Tol Solo-Jogja juga akan dibangun dan tidak jauh-jauh amat jaraknya, kalau malam hari bisa lewat Solo,” ucap dia.

Proyek Strategis

Tol Jogja-Bawen adalah percabangan Tol Trans Jawa yang akan melintasi Ambarawa, Pringsurat, Mungkid, Magelang, dan Sleman. Tol itu masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan akan dibangun sepanjang 71 kilometer dengan perkiraan nilai investasi Rp12,13 triliun. Proyek tersebut masih dalam tahap penetapan lokasi yang harus disetujui oleh Gubernur  Jateng dan DIY.

Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto mengatakan penolakan DPRD Jawa Tengah terhadap Tol Jogja-Bawen harus dihormati semua pihak. Ia meyakini keputusan legislatif Jawa tengah itu merepresentasikan warganya.

“Pemerintah Pusat tidak boleh memaksakan kebijakan itu ketika memang masyarakat lokal yang direpresentasikan anggota Dewan menolak,” kata dia.

Di DIY, menurut Arif, pengembangan transportasi sangat mendesak untuk merespons keberadaan New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang akan dioperasikan tahun depan.

Namun, ada sejumlah dampak yang ditimbulkan keberadaan tol, baik dari sisi sosiokultural maupun ekonomi. Kajian yang harus dilakukan tidak hanya dari sisi keamanan lalu lintas, pembebasan lahan dan soal ekonomi semata, tetapi juga persoalan sosial dan kelestarian lingkungan.

“Saya bukan anti terhadap pembangunan jalan tol, tetapi rencana itu harus dipertimbangkan masak-masak,” ujar dia.

Anggota Unit Manajemen Proyek Tim Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan DIY Rani Sjamsinarsi menyatakan tol harus memberikan dampak yang baik untuk masyarakat sekitar.

Pemerintah menyiapkan dua tol yang menghubungkan DIY dan Jawa Tengah, yakni Jogja-Bawen dan Kulonprogo-Jogja-Solo. Proyek Tol Kulonprogo-Jogja-Solo sepanjang 91,93 kilometer dengan nilai investasi sebesar Rp22,5 triliun bakal digarap oleh konsorsium yang terdiri dari tiga perusahaan, yakni PT Daya Mulia Yurangga (DMT), GAMA Group, dan PT Adhi Karya (Persero). Sejauh ini, progres proyek Tol Kulonprogo-Solo lebih mulus.

Tak Terima

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono tak bisa menerima alasan penolakan Tol Jogja-Bawen oleh DPRD Jateng.

“Kata mereka karena sudah ada jalur Jogja-Solo. Kan enggak masuk akal. Padahal apa hubungannya coba,” ujar Basoeki di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa

Basoeki ‎mengatakan Tol Jogja-Bawen berfungsi memperlancar dan mempercepat kendaraan yang dari Semarang ke Jogja serta mempermudah akses menuju Candi Borobudur. “Supaya wisata juga berkembang‎.”

Dia akan meminta penjelasan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ihwal penolakan proyek ini.

Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo akan mengecek permasalahan terlebih dahulu bersama dengan  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Kami akan cek ke Kementerian PUPR dulu apakah DPRD tidak setuju proyeknya atau rutenya. Kami akan cari tahu dulu,” kata Wahyu, Selasa.

Wahyu mengatakan proyek tol tersebut sudah melalui proses yang panjang sebelum ditetapkan sebagai salah satu PSN. Tol Jogja-Bawen awalnya merupakan prakarsa dari PT Waskita Toll Road (WTR). Kemudian pemerintah memasukannya ke dalam daftar revisi PSN pertama pada 2017.

Rencana pembangunan tol ini sejak awal kurang mulus.  Pemda DIY juga sempat menolaknya  kerena khawatir pembangunan tol akan mematikan bisnis usaha kecil dan mikro di sekitar wilayah itu.

KPPIP dan Gubernur DIY Sri Sultan HB X akhirnya bersepakat tahun lalu. Sultan merestui pembangunan tersebut dengan beberapa masukan, asalkan konstruksinya dibangun melayang (elevated) di atas Selokan Mataram, tidak memakan banyak lahan serta melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam rest area di sepanjang tol baru.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kemudian memutuskan akan membangun konstruksi elevated sepanjang 10,7 kilometer di wilayah DIY. Saat ini, surat penetapan trase atau rute tol tengah diurus di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR.