Kasus Bupati Pemalang, Uang Rp1,98 Miliar untuk Keperluan Pribadi
KPK mengungkap dugaan permintaan uang oleh Bupati Pemalang Anom Widiyantoro yang mengumpulkan Rp1,98 miliar melalui orang kepercayaannya.
Peserta ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS) mnengerjakan soal menggunakan metode computer Assisted Test (CAT) di Graha Soloraya kantor Bakorwil II Gladak, Solo, Kamis (16/10). /Solopos-Ardiansyah Indra Kumala
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah akan melaksanakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan seluruh proses seleksi akan bebas dari kecurangan. Termasuk dalam proses administrasi yang mana pemeriksaannya dilakukan oleh verifikator masing-masing Kementerian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Kepala Biro Humas BKN Muhammad Ridwan mengatakan, pihaknya menjamin proses seleksi administrasi juga akan berlangsung jujur dan adil. Sebab, BKN juga memiliki sistem yang dikhususkan untuk memantau verifikator.
"Akan ada pengecekan lagi administratornya. Jadi ketahuan verifikatornya siapa juga ketahuan. Ini untuk investasi asing lebih lanjut jika diperlukan," ujarnya kepada Okezone, Jumat (21/9/2018).
Jika ditemukan sebuah kejanggalan, maka BKN akan melakukan investigasi lebih lanjut. Artinya, verifikator juga tidak bisa sewenang-wenang untuk memberikan nilai atau bahkan bermain mata ketika seleksi administrasi berlangsung.
"Itu yang akan terjadi di daerah kita memberikan wewenang kepada daerah. Tapi kita juga tahu bagaimana menggali mereka spend of controlnya benar benar kami jaga," jelasnya.
Selain itu lanjut Ridwan, para pelamar juga tidak perlu khawatir akan ada kecurangan. Sebab hasil tes seleksi administrasi beserta alasannya (jika tidak lolos) akan di publish di portal SSCN.
"Saya sampaikan beberapa kali pada saat selesai administrasi keluar hasilnya dan muncul lolos atau tidak," ucapnya.
Selain itu, BKN juga tidak tinggal diam dan akan melakukan pengecekan kembali adminstrasi dari para pelamar. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya kecurangan kecurangan khususnya di Pemerintah Daerah.
"Di awal dan di akhir pengecekan administrasi saat pemberkasan," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : okezone.com
KPK mengungkap dugaan permintaan uang oleh Bupati Pemalang Anom Widiyantoro yang mengumpulkan Rp1,98 miliar melalui orang kepercayaannya.
BPBD DIY memprediksi puncak kekeringan terjadi pada Agustus 2026. Bantul dan Gunungkidul menjadi wilayah paling kritis akibat krisis air bersih.
Dinkes Kota Jogja menargetkan 3.146 anak menerima vaksin HPV pada BIAS 2026. Tahun ini, imunisasi juga menyasar anak laki-laki kelas 5 SD.
DPUPRKP Gunungkidul mencopot bando Selamat Datang Wonosari di Logandeng, Playen karena dinilai membahayakan setelah berusia lebih dari 10 tahun.
Pemprov DIY menetapkan empat kalurahan sebagai percontohan revitalisasi Lumbung Mataraman untuk memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi.
Jadwal KRL Solo-Jogja Jumat 31 Juli 2026 tersedia 12 perjalanan. Tarif tetap Rp8.000 dengan layanan dari Palur hingga Yogyakarta.