Server Selalu Ngadat, UNBK Terlalu Dipaksakan

Siswa SMPN 1 Banguntapan Bantul mengikuti UNBK, Senin (23/4/2018). - Harian Jogja/Gigih M. Hanafi
24 April 2018 11:25 WIB Sunartono & David Kurniawan News Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) belum juga mulus meski sudah lima tahun berjalan. Pada UNBK tingkat SMP dan sederajat hari pertama, Senin (23/4/2018), server galat sehingga siswa di banyak sekolah menunda ujian hingga beberapa saat.

Di Kota Jogja, sejumlah sekolah belum dapat mengerjakan soal UNBK hingga pukul 08.30 WIB karena server yang terkoneksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih offline. Seluruh peserta ujian sesi pertama SMPN 9 Kota Jogja seharusnya mulai memasuki ruangan sebelum pukul 07.30 WIB. Akan tetapi, sampai pukul 07.50 WIB, empat ruang laboratorium yang dipakai UNBK belum siap.

“Peserta belum bisa mengerjakan, belum mendapatkan token dari pusat. Tidak hanya di sini, di grup SMP lain juga demikian [offline], tumben ini. Biasanya DIY lancar,” kata Heru Supriyanto, Wakil Kepala Kurikulum SMPN 9 Kota Jogja.

Hingga pukul 08.30 WIB, baru satu ruangan yang siap dipakai ujian. Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jogja Hasyim mengatakan server di nyaris setengah jumlah SMP di Kota Jogja putus.

“Pelaksanaan ujian sedikit molor saja, setelah itu bisa berjalan normal kembali,” kata dia.

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kulonprogo juga mengungkapkan persoalan serupa. Kepala Disdikpora Kulonprogo Sumarsana mengatakan dari 31 sekolah yang menyelenggarakan UNBK, empat kesulitan mengakses Internet dan satu sekolah putus sambungan listrik. Menurut dia, server yang mengadat memaksa beberapa sekolah menyesuaikan jadwal ujian.

Di Sleman juga demikian, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum Sleman Arif Haryono mengatakan server offline selama sekitar 20 menit kemudian menyala kembali.

Menurut catatan Disdikpora DIY, komputer di ratusan ruangan UNBK gagal login secara bersamaan pada sesi pertama karena kerusakan jaringan pada server yang dikendalikan Panitia UNBK di Kemendikbud. Secara resmi, Kemendikbud baru mengirim informasi server telah normal kembali pada pukul 09.07 WIB.

“Itu murni kendala dari pusat sehingga berpengaruh ke daerah,” ujar Kepala Seksi Data dan Informasi Disdikpora DIY Agus Muchdiarto di Posko UNBK Disdikpora DIY, Senin.

Help Desk UNBK Disdikpora DIY menerima lima keluhan melalui e-tiket terkait dengan kendala teknis tersebut, yakni dari server SMAN 1 Sentolo yang dipakai salah satu SMP di Kulonprogo, SMPN 1 Pengasih, MTs As-Salafiyah Sleman, dan SMP Muhammadiyah Tempel.

Panitia tidak bisa login untuk mendapatkan token dari server pusat sebagai syarat memperoleh soal UNBK di komputer masing-masing siswa. Padahal, penyinkronan server lokal di sekolah dengan server pusat di Kemendikbud pada Jumat (20/4) dan Sabtu (21/4) dapat berjalan lancar.

“Akibatnya, ada beberapa sekolah yang menggelar UNBK sampai sore, seperti di SMPN 1 Pengasih [Kulonprogo] yang terpaksa harus mundur sampai empat sesi,” ujar Agus.

Kepala Seksi Perencanaan Pendidikan Bidang Standardisasi Pendidikan Disdikpora DIY Bahtiar Nurhidayat menyatakan problem server dari pusat diperkirakan terjadi sekitar 97 menit sejak dimulainya jadwal pelaksanaan UNBK sesi pertama pukul 07.30 WIB.

Kelebihan Beban

Server yang mati mendadak ini terjadi tidak hanya di DIY, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Menddikbud) Muhadjir Effendy meminta maaf atas halangan ini. Dia mengatakan masalah di server pusat yang kemudian menghambat UNBK di sejumlah daerah disebabkan kapasitas yang berlebih.

“Kapasitasnya sangat overload karena tahun ini lonjakan peserta UNBK SMP sangat drastis dibandingkan dengan tahun lalu. Kapasitas server tidak memadai, ini di luar perkiraan kami,” kata Mendikbud di Timika, Papua, Senin.

Tahun lalu, UNBK tingkat SMP diikuti 11.096 SMP dan MTS. Sementara, tahun ini ada 18.207 SMP dan 10.413 MTS yang ikut UNBK. Secara keseluruhan, peserta UNBK tahun ini sebanyak 5.967.231 siswa dari 59.467 sekolah. Peserta UNBK meliputi dua juta siswa SMP; 689.471 siswa MTs; 1,3 juta siswa SMA; 417.032 siswa MA; dan 1,4 juta siswa SMK (lihat grafis).

Muhadjir mengatakan gangguan server yang dialami sejumlah SMP langsung ditangani sehingga tidak berlarut-larut dan UNBK dapat dilanjutkan. Kendala server, menurut dia, tidak menggangu UN karena jadwal pelaksanaan UNBK 2018 sangat fleksibel menggunakan sistem sif.

“Sudah kami antisipasi. Ada saatnya ujian tidak tepat pada waktunya karena gangguan teknis, misalnya karena masalah server atau aliran listrik,” ucap dia.

“Mudah-mudahan ke depan kami bisa tingkatkan UNBK menjadi lebih baik.”

Server adalah masalah tahunan, selain ancaman listrik padam, dalam tiap penyelenggaraan UNBK. Saat diuji coba pada 2014 dan digelar secara bertahap mulai 2015, persoalan ini belum terlihat. Namun, ketika peserta UNBK bertambah sejak 2016, server selalu bermasalah meski akhirnya bisa diperbaiki (lihat grafis).

 

Tidak Siap

Pengamat pendidikan Darmaningtyas menilai Kemendikbud belum siap menyelenggarakan UNBK. “Kalau sudah siap, masalah server bisa diatasi, tetapi kenyataannya masih ada kendala. Ini bukan penyelenggaraan UNBK pertama kali, tetapi setiap penyelenggaraan masih ada masalah,” kata Darmaningtyas saat dihubungi Harian Jogja melalui ponsel.

Dia menilai pelaksanaan UNBK dipaksakan dan terkesan jawasentris. Kebijakan diambil berdasarkan kondisi di Jawa, tanpa melihat situasi di daerah lain seperti Sumatra, Kalimantan atau Papua.

“Tidak usah jauh-jauh. Coba lihat di Lampung bagaimana keadaannya. Kenyataannya infrastruktur pendukung UNBK hingga saat ini masih kurang sehingga server bermasalah, listrik mati. Juga masih banyak sekolah lain yang menumpang untuk ujian karena tidak memiliki perangkat komputer yang baik,” tutur dia.

Menurut Darmaningtyas, solusi terbaik untuk UNBK adalah menjadikannya sebagai pilihan oleh masing-masing sekolah dan bukan sebagai kewajiban. Sekolah-sekolah yang punya infrastruktur bisa memilih opsi UNBK. Namun sekolah-sekolah yang belum memiliki prasarana yang memadai masih diperbolehkan menggelar ujian nasional dengan cara konvensional.

“Permasalahannya penetapan kebijakan lebih mengacu ke daerah dan bukan ke masing-masing sekolah, jadinya UNBK menjadi pilihan utama. Padahal dari sisi sarana pendukung, masih banyak sekolah-sekolah yang belum siap,” kata dia.