Advertisement
Ini Dia Biro Umrah Nakal yang Kena Sanksi Pemerintah!
Ilustrasi - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-Pemerintah terus melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) menyusul terjadinya kasus penipuan terhadap ratusan ribu jemaah umrah. Bahkan, pemerintah mencabut izin operasional PPIU nakal yang disinyalir merugikan jemaah. Hingga saat ini sudah ada 26 PPIU yang diberikan sanksi. Siapa saja?
Pemberian sanksi tersebut sudah dilakukan sejak 2015 hingga saat ini. "Untuk tahun ini, hingga bulan April, kami sudah mencabut izin empat PPIU nakal," kata Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim di Jakarta, Rabu (11/4/2018).
Advertisement
Dia mengatakan sanksi PPIU itu diberlakukan kepada travel umrah resmi, sementara yang tidak resmi ditangani langsung oleh Polri. Sementara jenis-jenis sanksi yang dijatuhkan bagi PPIU resmi sejak 2015 itu beragam mulai dari tidak diperpanjang izin berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian, tidak diperpanjang izin berdasarkan akreditasi serta pencabutan izin.
Tahun 2015, kata dia, Kemenag mencabut izin empat travel umrah dan tidak memperpanjang izin empat travel karena tidak memenuhi standar akreditasi. Tahun berikutnya, sanksi pencabutan izin kembali diberikan kepada tiga PPIU dan tiga PPIU lainnya tidak diperpanjang izinnya berdasarkan proses akreditasi.
Dia mengatakan pada 2017 Kemenag mencabut izin dua PPIU nakal, tidak memperpanjang izin satu PPIU berdasarkan hasil akreditasi dan tidak memperpanjang izin lima PPIU berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian."Penjelasan ini sekaligus klarifikasi atas informasi yang viral di media sosial tentang 30 daftar PPIU yang telah dicabut izinnya oleh Kemenag," kata dia.
Berikut ini daftar PPIU yang terkena sanksi dari Kemenag sejak 2015 hingga 2018 (Maret):
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pemerintah Rencanakan Renovasi 60.000 Sekolah Tahun Ini
Jepang Naikkan Peringatan Perjalanan ke Iran di Tengah Kerusuhan
Nadiem Bantah Terima Rp809 Miliar dalam Kasus Chromebook
Presiden Prabowo Minta Siswa Sekolah Rakyat Menjaga Harga Diri
Advertisement
DAS Garoga di Sumatera Utara Penuh Kayu Pascabanjir hingga 1.300 Meter
KPK Periksa Pengurus PWNU DKI dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
Ribuan Demonstran di New York Protes Kebijakan Trump soal Venezuela
Prabowo Resmikan 166 Sekolah Rakyat di 34 Provinsi
KPK Ungkap Alasan Tetapkan Yaqut Tersangka Kasus Kuota Haji
Advertisement
Trump Klaim Jadi Presiden Sementara Venezuela di Truth Social
KPK Dalami Peran Bos Maktour di Kasus Dugaan Korupsi Haji
Sempat Tertutup Longsor, Jalan ke Desa Tempur Mulai Bisa Dilalui
Polda Metro Dalami Dugaan Penipuan Investasi Kripto
Hujan Deras, Sejumlah Ruas Jalan Jakarta Utara Terendam
Advertisement
Nadiem Makarim Hadapi Putusan Sela Kasus Chromebook
Berita Pilihan
- DAS Garoga di Sumatera Utara Penuh Kayu Pascabanjir hingga 1.300 Meter
- Trump Pertimbangkan Serangan ke Iran di Tengah Aksi Protes
- Trump Diduga Siapkan Rencana Invasi ke Greenland, Denmark Geram
- Chen Zhi Diekstradisi, China Perketat Perburuan Penipu Siber
- Butuh Dana? JHT BPJS Bisa Dicairkan Meski Masih Bekerja
Advertisement
Advertisement
Malaysia Perkenalkan Panda Raksasa Baru Chen Xing dan Xiao Yue
Advertisement
Berita Populer
- SPHP Beras 2025 Diperpanjang, Harga Beras Dijaga Stabil
- Milad ke-18 Bank Syariah HIK MCI, Semakin Besar Semakin Bermanfaat
- Kasus Korupsi Chromebook: Google Bantah Janji atau Bayar Pejabat
- Venezuela Bantah Tuduhan AS soal Milisi dan Pos Pemeriksaan
- Program Bulog Siap Ekspor Beras dan Jagung Setelah Swasembada 2026
- Sleman Gelar Diskusi Kelas Harian untuk UMKM Naik Kelas
- PHRI Dorong Sport Tourism di Pantai Glagah Kulonprogo
Advertisement
Advertisement
