Istana Hormati Wacana Pemakzulan Gibran yang Bergulir di DPR

Harianjogja.com, JAKARTA— Istana Kepresidenan menyatakan menghormati wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh anggota DPR untuk menindaklanjuti polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah menegaskan dinamika yang berkembang di parlemen merupakan bagian dari proses politik dan hak konstitusional anggota dewan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah tidak akan mencampuri proses yang menjadi kewenangan DPR. Menurut dia, setiap anggota maupun lembaga legislatif memiliki hak konstitusional yang dapat digunakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Prasetyo menyampaikan sikap tersebut menjelang menghadiri agenda penyerahan gelar Pahlawan Nasional di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia menilai proses yang tengah berlangsung di DPR perlu dihormati oleh semua pihak.

"Ya, kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR ya," ujar Prasetyo.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika sejumlah anggota DPR mulai menggalang dukungan untuk mengusulkan penggunaan HMP terkait polemik Wakil Presiden Gibran. Usulan itu menjadi perhatian setelah muncul pembahasan mengenai kemungkinan pemakzulan Gibran di parlemen.

Prasetyo kembali menegaskan Istana menghormati penggunaan hak tersebut. Namun, ia tidak memberikan penilaian lebih jauh mengenai substansi usulan maupun kemungkinan dampaknya terhadap posisi Gibran sebagai wakil presiden.

"Yang hari ini ramai dibicarakan kan adalah adanya penggunaan hak untuk mendengarkan pendapatan ya gitu. Nah, kami tentu saja menghormati," tandas Prasetyo.

Pernyataan Mensesneg itu menempatkan sikap pemerintah pada penghormatan terhadap mekanisme konstitusional di parlemen. Dengan demikian, pernyataan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai dukungan Istana terhadap pemakzulan ataupun penolakan terhadap langkah yang sedang dibahas anggota DPR.

Sementara itu, usulan HMP telah memperoleh tanda tangan dari sejumlah anggota DPR lintas fraksi. Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota telah menandatangani usulan tersebut dan suratnya sudah disampaikan kepada pimpinan DPR.

Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya juga mengonfirmasi bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai pengumpulan tanda tangan tersebut. Namun, pembahasan lebih lanjut akan dilakukan setelah pembukaan masa sidang dengan terlebih dahulu mendengarkan masukan dari fraksi, komisi, dan anggota DPR.

Puan menegaskan tindak lanjut usulan HMP harus mengikuti mekanisme dan ketentuan konstitusi. Artinya, pengumpulan tanda tangan anggota DPR belum dengan sendirinya menjadikan usulan tersebut sebagai keputusan resmi lembaga legislatif.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis