KUR Perumahan Tembus Rp14 Triliun, Pemerintah Genjot Kota Satelit

Harianjogja.com, JAKARTA— Pemerintah mencatat realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sektor perumahan atau kredit program perumahan (KPP) telah mencapai Rp14 triliun hingga 29 April 2026. Angka tersebut dinilai menjadi capaian signifikan dalam upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan progres tersebut dalam rapat bersama Ketua Satgas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, mengatakan capaian tersebut menunjukkan perkembangan yang sangat positif dalam penyaluran pembiayaan sektor perumahan.

“Realisasi KUR perumahan sudah mencapai Rp14 triliun. Ini angka yang sangat tinggi untuk pencapaian saat ini,” ujarnya di Jakarta, Rabu.

Menurut Sri, program KUR perumahan merupakan bagian dari arahan pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, sekaligus mempercepat pembangunan hunian.

Fokus Pemetaan Lahan

Selain membahas pembiayaan, pemerintah juga memfokuskan perhatian pada ketersediaan lahan untuk pembangunan perumahan. Dalam rapat tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, memaparkan daftar lahan yang berpotensi dimanfaatkan.

Kementerian PKP selanjutnya akan membentuk tim survei guna menilai prioritas penggunaan lahan tersebut.

“Kami akan menentukan mana lahan yang menjadi prioritas untuk pembangunan perumahan,” kata Sri.

Pengembangan 11 Kota Satelit

Rapat juga membahas rencana pengembangan 11 kota satelit sebagai solusi jangka panjang mengatasi backlog perumahan. Program ini melibatkan lintas kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Menteri terkait, Brian Yuliarto, disebut telah melakukan kajian awal terkait desain tata ruang kota satelit, mulai dari kebutuhan hunian, infrastruktur, hingga integrasi transportasi.

Kajian tersebut mencakup berbagai aspek penting, seperti penyediaan sarana-prasarana, konektivitas wilayah, serta pengembangan kawasan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Dorong Akses Hunian

Dengan kombinasi pembiayaan melalui KUR dan pengembangan kota satelit, pemerintah berharap dapat mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat, sekaligus mengurangi backlog perumahan yang masih tinggi di Indonesia.

Ke depan, tim survei akan menentukan lokasi prioritas serta skema pembiayaan dan pembangunan yang paling efektif untuk merealisasikan program tersebut.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam menciptakan ekosistem perumahan yang terjangkau, terencana, dan berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara