Kemenkes Percepat Eliminasi TB dengan Penemuan Aktif dan Terapi

Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Kesehatan menekankan sejumlah langkah kunci untuk mempercepat eliminasi tuberkulosis (TB) di Indonesia, mulai dari penguatan penemuan kasus secara aktif hingga percepatan pemberian terapi pencegahan.

Langkah‑langkah ini dirancang sebagai respons terhadap tingginya beban TB di Indonesia, yang masih masuk daftar negara dengan angka kejadian tertinggi secara global. Upaya pemerintah dinilai semakin mendesak karena statistik terbaru menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan kedua dalam jumlah kasus TB dunia, dengan ratusan ribu kasus dan belasan ribu kematian akibat penyakit ini tiap tahun.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus mengatakan bahwa TB masih menjadi tantangan besar bagi kesehatan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun global. Ia menekankan bahwa Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan respons konvensional, tetapi harus bergerak lebih cepat, lebih terukur, dan lebih berdampak.

“Situasi ini harus kita jawab dengan langkah yang lebih cepat, lebih terukur, dan lebih berdampak,” kata Benny di Jakarta, Kamis. Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa eliminasi TB bukan sekadar isu medis, tetapi juga soal ketahanan sosial–ekonomi dan keselamatan masyarakat luas.

Benny menyoroti bahwa capaian indikator program TB pada awal 2026 masih mengalami berbagai tantangan, mulai dari penemuan kasus, keberhasilan pengobatan, investigasi kontak, hingga implementasi terapi pencegahan. Penemuan pasien secara pasif, yang selama ini mengandalkan masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, dinilai belum cukup untuk mengejar target penurunan kasus.

Oleh sebab itu, penanggulangan TB harus dijadikan prioritas bersama, dengan kerja nyata, kolaborasi lintas sektor, serta kepemimpinan kuat di semua tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga kabupaten dan desa.

“Jangan menunggu pasien datang ke fasilitas kesehatan. Kita harus aktif menemukan kasus melalui skrining kelompok berisiko dan investigasi kontak,” kata Benny.

Skrining aktif ini mencakup pemeriksaan bagi kelompok yang paling rentan, seperti kontak serumah pasien TB, anak‑anak, penghuni hunian padat, serta pekerja di ruang tertutup dengan ventilasi buruk. Investasi pada penemuan dini dianggap lebih efisien dan manusiawi, karena mencegah penyebaran lanjutan sekaligus mempercepat kesembuhan individu.

Selain penemuan aktif, Wamenkes menegaskan pentingnya memastikan tidak ada pasien yang putus obat serta memperkuat peran komunitas dan kader dalam pendampingan proses pengobatan. Dukungan sosial, pemantauan minum obat, dan edukasi keluarga dinilai turut menentukan keberhasilan program DOTS‑like (directly observed treatment) dan mengurangi risiko munculnya TB resisten obat.

Pemerintah juga mendorong integrasi pendampingan ini dengan program kesehatan lain, seperti pelayanan HIV, gizi, dan kesehatan kerja, agar penanggulangan TB tidak terjadi dalam isolasi sektoral. [7][10]

Pencegahan disetarakan dengan pengobatan dalam strategi nasional. Benny menekankan bahwa terapi pencegahan tuberkulosis (TPT) harus dipercepat dan diperluas, terutama bagi kontak serumah, anak‑anak, dan kelompok rentan lainnya. “Pencegahan sama pentingnya dengan pengobatan. Terapi pencegahan harus dipercepat, terutama bagi kontak serumah, anak‑anak, dan kelompok rentan,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan peningkatan cakupan TPT secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan, sebagai bagian dari komitmen untuk menurunkan angka kejadian TB dan kematian sesuai amanat Perpres Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC yang menetapkan target eliminasi TB pada 2030.

Upaya percepatan juga diikat pada penggunaan data yang akurat dan real time sebagai dasar pengambilan keputusan. Kemenkes mendorong integrasi data dari puskesmas, rumah sakit, laboratorium, dan lembaga surveilans hingga tingkat daerah, sehingga tren kasus, kecacatan obat, dan distribusi kelompok risiko bisa terbaca dengan jelas.

Benny menggarisbawahi bahwa penguatan kolaborasi lintas sektor adalah kunci utama: “Eliminasi TB tidak bisa dikerjakan oleh sektor kesehatan saja. Kita membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, akademisi, dan mitra pembangunan,” kata dia.

Dengan kombinasi penguatan penemuan aktif, percepatan terapi pencegahan, dan kolaborasi luas lintas aktor, pemerintah menetapkan harapan nyata untuk mencapai target eliminasi TB pada 2030. Target tersebut menuntut penurunan angka kejadian menjadi 65 kasus per 100.000 penduduk dan angka kematian menjadi 6 per 100.000 penduduk, dari posisi yang masih jauh di atas batas tersebut saat ini.

“Target eliminasi TB 2030 bukan hal yang mudah, namun sangat mungkin dicapai jika kita bekerja bersama secara konsisten. Pertemuan ini harus menghasilkan langkah nyata untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia dari TB,” pungkas Benny, menegaskan bahwa komitmen tanpa gerakan kolektif hanya akan menjadi narasi kosong tanpa dampak nyata.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara