Cegah Karhutla Saat Super El Nino, Pakar IPB Soroti Tata Kelola Lahan
Pakar IPB menilai pencegahan karhutla saat Super El Nino 2026 perlu sinergi, investigasi ilmiah, dan pembenahan tata kelola lahan.
Foto ilustrasi Koperasi Desa Merah Putih, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Koperasi (Kemenkop) menegaskan kehadiran manajer dalam program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih tidak akan menggeser peran pengurus. Manajer hanya bertugas menjalankan operasional koperasi, sementara kewenangan strategis tetap berada di tangan pengurus dan anggota.
Asisten Deputi Bidang Organisasi dan Badan Hukum Kemenkop, Try Aditya Putra, menjelaskan bahwa struktur koperasi tetap mengacu pada prinsip dasar, yakni rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
“Tugas manajer adalah mengelola operasional. Mereka tidak menggantikan fungsi utama pengurus yang tetap memegang mandat dari rapat anggota,” ujar Try, Kamis (23/4/2026).
Menurutnya, pengurus koperasi tetap memiliki posisi sentral karena bertanggung jawab atas kebijakan dan arah organisasi. Sementara itu, manajer berfungsi sebagai pelaksana teknis yang menjalankan keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota.
Pemerintah sebelumnya membuka rekrutmen sebanyak 30.000 manajer untuk mendukung operasional Kopdes Merah Putih. Program ini menjadi bagian dari strategi penguatan koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
Para manajer yang lolos seleksi nantinya akan bekerja di bawah naungan PT Agrinas Pangan Nusantara dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) selama dua tahun. BUMN tersebut juga mendapat mandat untuk membangun infrastruktur serta mengelola koperasi pada tahap awal.
Try menuturkan, penempatan manajer ini selaras dengan rencana pemerintah yang akan meluncurkan 30.000 unit Kopdes Merah Putih. Program tersebut ditargetkan diresmikan oleh Presiden pada Agustus mendatang.
Dalam skema yang disiapkan, pengurus tetap berada di atas manajer dalam struktur organisasi. Hal ini memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap berlandaskan keputusan kolektif anggota koperasi.
“Walaupun manajer berasal dari BUMN, mereka tetap harus mengikuti keputusan rapat anggota. Semua mandat yang dihasilkan akan dijalankan oleh pengelola di lapangan,” jelasnya.
Ia menambahkan, dalam praktiknya pengurus memang memiliki fungsi pengelolaan. Namun, dalam kondisi tertentu seperti keterbatasan sumber daya manusia, pengurus dapat menunjuk manajer untuk membantu operasional agar koperasi berjalan optimal.
Saat ini, Kemenkop tengah menyusun skema kerja sama yang lebih rinci antara pengurus dan manajer. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hubungan kerja yang jelas sekaligus menjaga prinsip tata kelola koperasi tetap berjalan sesuai aturan.
Dengan skema tersebut, diharapkan keberadaan manajer justru dapat memperkuat kinerja koperasi tanpa mengurangi peran utama pengurus dan anggota sebagai pemegang kendali organisasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Pakar IPB menilai pencegahan karhutla saat Super El Nino 2026 perlu sinergi, investigasi ilmiah, dan pembenahan tata kelola lahan.
Pemkot Jogja mengerahkan 10.000 peserta untuk kerja bakti massal di 45 kelurahan, menyasar sungai, pedestrian, saluran air, dan fasilitas umum.
Komdigi membuka aduan nomor penipu melalui aduannomor.id. Nomor terbukti melakukan kejahatan digital bisa diblokir dalam 1x24 jam.
AS mencabut lebih dari 6.000 visa WNA yang terlibat wisata melahirkan atau birth tourism untuk mendapatkan kewarganegaraan AS bagi anak.
Komdigi menyebut sistem registrasi SIM biometrik mampu mendeteksi deepfake. Hingga Oktober 2026, sebanyak 41,49 juta pelanggan telah mendaftar.
Polda DIY masih mengamankan satu mahasiswa UGM terkait demo 10 November 2026. Statusnya masih saksi dan menjalani pemeriksaan.