Hakim Tolak Perlawanan Yaqut dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
Hakim menolak perlawanan Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Sidang perkara akan dilanjutkan pada 1 September.
Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel. (ANTARA/MercoPress)
Harianjogja.com, ISTANBUL — Presiden Kuba, Miguel Diaz-Canel, menegaskan tidak akan mundur dari jabatannya meski menghadapi tekanan yang meningkat dari Amerika Serikat. Ia menekankan bahwa kepemimpinan di negaranya sepenuhnya ditentukan oleh rakyat Kuba, bukan pihak eksternal.
Dalam wawancara dengan NBC News yang disiarkan Kamis (9/4/2026), Diaz-Canel menolak seruan agar dirinya mundur demi meredakan krisis yang melanda negaranya.
“Di Kuba, mereka yang menduduki posisi kepemimpinan tidak dipilih oleh Pemerintah Amerika Serikat,” katanya. Ia juga menegaskan bahwa mundur dari jabatan “bukan bagian dari kosakata kami”.
Tekanan AS Kian Meningkat
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya tekanan dari pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap Havana. Sejumlah pejabat di Washington bahkan mendorong perubahan politik dan ekonomi di negara berhaluan komunis tersebut.
Seorang pejabat Gedung Putih menyebut kesepakatan dengan Kuba masih mungkin dicapai, namun di saat yang sama melabeli negara itu sebagai “negara yang gagal”.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, juga mengkritik sistem ekonomi Kuba. Ia menilai perubahan signifikan hanya bisa terjadi jika ada perubahan kepemimpinan dan tata kelola.
Kuba Tuduh Intervensi AS
Menanggapi tekanan tersebut, Diaz-Canel mempertanyakan apakah tuntutan serupa juga akan diarahkan kepada para pemimpin AS. Ia sekaligus menuding Washington berupaya mencampuri urusan dalam negeri Kuba.
Ketegangan kedua negara memang terus meningkat, seiring tekanan ekonomi yang dijatuhkan AS, termasuk sanksi yang berdampak pada pasokan energi dan kondisi ekonomi Kuba.
Krisis Ekonomi Kian Memburuk
Saat ini, Kuba tengah menghadapi krisis ekonomi berkepanjangan. Kondisi tersebut ditandai dengan kelangkaan bahan bakar, pemadaman listrik bergilir, serta keterbatasan akses terhadap pangan dan obat-obatan.
Pemerintah Kuba menilai krisis ini sebagian besar dipicu oleh sanksi ekonomi AS yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Sebaliknya, pihak AS menilai masalah struktural ekonomi menjadi akar persoalan.
Situasi diperparah dengan berkurangnya pasokan minyak dari Venezuela serta gangguan rantai pasok global yang memicu pemadaman listrik luas di berbagai wilayah.
Dialog Masih Tahap Awal
Meski ketegangan meningkat, kedua negara disebut masih menjaga kontak terbatas. Pemerintah Kuba menyatakan pembahasan untuk meredakan konflik masih berada pada tahap awal dan belum menghasilkan kesepakatan konkret.
Sebelumnya, Trump juga menyebut Kuba bisa menjadi “target berikutnya” setelah operasi militer terhadap Iran, menandakan eskalasi ketegangan yang belum mereda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Hakim menolak perlawanan Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Sidang perkara akan dilanjutkan pada 1 September.
Kemlu memantau sekitar 45 WNI di Nepal setelah banjir bandang Nepal-Tibet. Hingga 27 Agustus, belum ada laporan WNI terdampak.
Kebakaran di Aljazair menewaskan 12 orang. Sebanyak 118 dari 182 kebakaran berhasil dipadamkan, sementara api lainnya masih ditangani.
Kasus kebakaran di DIY melonjak saat kemarau 2026. Polda DIY memperketat patroli titik api dan mengimbau warga tidak membuka lahan dengan membakar.
Komisi I DPR RI menyetujui penjualan eks KRI Ki Hajar Dewantara-364 melalui lelang karena sudah melewati masa manfaat teknis dan ekonomis.
DPRD Kota Jogja menyoroti data desil bansos yang dinilai tak tepat sasaran dan meminta pemutakhiran data serta antisipasi bantuan melalui APBD.