Iran Naikkan Gaji 60 Persen Saat Perang, Strategi atau Tanda Krisis?

Harianjogja.com, JOGJA—Kenaikan upah minimum hingga 60 persen yang diumumkan pemerintah Iran justru memicu tanda tanya besar. Di tengah inflasi yang melambung dan konflik militer yang memanas, kebijakan ini dinilai belum tentu mampu menyelamatkan daya beli masyarakat. Meski demikian, kebijakan ini dipandang sebagai upaya meredam gejolak sosial yang semakin kuat sejak akhir 2025.

Inside Iran melaporkan, Menteri Tenaga Kerja Iran, Ahmad Midari, telah mengumumkan kenaikan upah dari 103 juta rial menjadi 166 juta rial per bulan dan mulai berlaku pada Maret 2026. Jika dikonversi, nilai tersebut setara sekitar Rp2,1 juta.

Namun, Menurut laporan Alhurra kenaikan signifikan ini belum mampu mengimbangi lonjakan inflasi yang mencapai 68,1 persen secara tahunan. Akibatnya, daya beli masyarakat tetap berada dalam tekanan berat.

Situasi paling terasa terjadi pada sektor pangan. Harga minyak sayur melonjak hingga 207 persen, sedangkan daging merah naik 117 persen dengan harga menyentuh Rp300.000 per kilogram. Dengan upah terbaru, pekerja hanya mampu membeli sekitar 7 kilogram daging per bulan tanpa mempertimbangkan kebutuhan lain.

Krisis ekonomi ini sebenarnya sudah terjadi sebelum konflik militer pecah pada 28 Februari 2026. Nilai tukar rial yang anjlok hingga 1,65 juta per dolar AS serta tekanan sanksi internasional telah memicu aksi demonstrasi di berbagai wilayah.

Konflik bersenjata memperburuk kondisi tersebut, terutama setelah serangan terhadap infrastruktur minyak dan jalur logistik. Dampaknya, distribusi barang terganggu dan menyebabkan kelangkaan bahan bakar serta obat-obatan di sejumlah kota.

Sebagai tambahan, pemerintah Iran juga menggulirkan berbagai insentif lain seperti tunjangan perumahan, bantuan anak, hingga subsidi darurat untuk sektor transportasi. Meski begitu, kalangan buruh menilai kebijakan tersebut masih jauh dari cukup.

Mereka menyebut kebutuhan upah layak saat ini berada di kisaran 600 juta rial per bulan atau sekitar tiga kali lipat dari upah minimum yang ditetapkan pemerintah.

Di sisi global, dampak konflik turut mengguncang pasar energi dunia. Penutupan Selat Hormuz sebagai respons atas serangan militer menyebabkan harga minyak Brent melonjak hingga 106 dolar AS per barel.

Jalur tersebut merupakan rute vital yang dilalui sekitar 20 persen pasokan energi global. Gangguan distribusi juga berdampak pada pasokan pupuk dunia dan berpotensi menekan produktivitas pertanian di negara-negara besar seperti Brasil.

Seusai kebijakan kenaikan upah diumumkan, perhatian internasional kini tertuju pada ketahanan ekonomi domestik Iran, apakah langkah ini mampu menjaga stabilitas sosial atau justru mempercepat tekanan fiskal negara.

Pemerintah Iran dijadwalkan melakukan evaluasi lanjutan terhadap beban pengeluaran rumah tangga pada September mendatang sebagai dasar penentuan kebijakan berikutnya yang sekaligus menjadi penentu arah ekonomi negara di tengah konflik berkepanjangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.