Mahasiswa Tolak Diskusi UGM, Qodari Tekankan Dialog

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah menegaskan bahwa dialog merupakan fondasi utama dalam sistem demokrasi. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menekankan pentingnya ruang diskusi terbuka di tengah dinamika kritik mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Qodari menanggapi aksi penolakan sejumlah mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) saat diskusi publik yang menghadirkan pejabat negara di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Jogja, Senin (15/6/2026).

Menurut Qodari, demokrasi tidak dapat berjalan tanpa dialog. Ia menyebut, perbedaan pandangan seharusnya disampaikan melalui forum diskusi, bukan dengan aksi yang justru menghentikan jalannya dialog itu sendiri.

“Demokrasi itu hidup karena dialog. Kalau hanya tuntutan tanpa ruang diskusi, itu bukan demokrasi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (17/6/2026).

Diskusi tersebut sebelumnya berlangsung kondusif dengan menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Namun situasi berubah ketika sekelompok mahasiswa masuk ke area forum dan membentangkan spanduk penolakan, sehingga acara terpaksa dihentikan.

Qodari menilai kejadian tersebut sebagai anomali, mengingat sebagian besar peserta diskusi awalnya mengikuti acara dengan tertib. Ia juga menyebut aksi tersebut lebih mencerminkan luapan emosi dibandingkan sikap dialogis.

“Kalau tidak setuju, jawab dengan dialog juga. Itu cara paling proporsional dalam demokrasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Qodari menyoroti tuntutan mahasiswa yang meminta penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan bahwa program tersebut merupakan prioritas nasional yang menjadi bagian dari janji kampanye Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, program MBG lahir dari kebutuhan mendesak untuk mengatasi persoalan gizi buruk dan stunting di Indonesia. Oleh karena itu, program tersebut tidak bisa dihentikan begitu saja karena memiliki legitimasi politik dari hasil pemilihan umum.

“Program itu bagian dari mandat rakyat. Tidak bisa serta-merta dihentikan hanya karena ada tuntutan,” katanya.

Qodari kemudian membagi bentuk ketidaksetujuan menjadi dua kategori, yakni politik dan teknokratis. Untuk aspek politik, ia menilai tidak ada ruang kompromi karena berkaitan langsung dengan janji kampanye. Sementara untuk aspek teknis, pemerintah tetap membuka ruang evaluasi dan perbaikan.

Ia juga mengingatkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia telah memberikan mandat kepada Presiden melalui pemilu, termasuk terhadap program-program prioritas yang dijalankan.

“Kalau kritiknya teknis, silakan. Itu bisa jadi bahan perbaikan. Tapi kalau meminta menghentikan program utama, itu bertentangan dengan mandat rakyat,” jelasnya.

Qodari pun mengajak mahasiswa untuk melihat persoalan secara lebih luas dan tetap mengedepankan dialog sebagai sarana utama dalam menyampaikan aspirasi di negara demokrasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara