Senat AS Tolak Resolusi Batasi Kewenangan Militer Trump Terkait Iran

Harianjogja.com, WASHINGTON–Upaya faksi Partai Demokrat untuk memangkas kewenangan militer Presiden Donald Trump dalam konflik dengan Iran menemui jalan buntu, setelah Senat AS resmi menolak rancangan resolusi tersebut.

Melalui pemungutan suara yang berlangsung sengit, Kamis (5/3/2026), hasil akhir menunjukkan 47 senator mendukung kebijakan pembatasan tersebut, sementara 53 lainnya memilih untuk mempertahankan otoritas penuh kepresidenan dalam urusan perang.

Peta dukungan di parlemen memperlihatkan dinamika menarik, di mana Rand Paul asal Kentucky menjadi satu-satunya politikus Partai Republik yang membelot untuk mendukung pembatasan kewenangan militer Trump.

Di sisi lain, John Fetterman dari Pennsylvania justru menjadi satu-satunya senator Partai Demokrat yang menyeberang untuk menolak rancangan tersebut, yang sejatinya mewajibkan presiden menghentikan pengerahan pasukan dalam 30 hari jika tidak mendapat persetujuan eksplisit dari Kongres.

Aturan yang diusulkan tersebut secara tegas melarang segala bentuk aksi bersenjata terhadap Iran tanpa lampu hijau legislatif, kecuali dalam kondisi darurat untuk menangkis serangan langsung ke wilayah maupun warga negara Amerika Serikat.

Namun, penolakan ini memberikan keleluasaan lebih bagi pemerintah di tengah meningkatnya tensi kawasan, menyusul serangkaian serangan udara gabungan AS dan Israel terhadap sejumlah target strategis di wilayah Teheran pada akhir Februari lalu.

Eskalasi di Timur Tengah semakin memanas setelah Iran membalas dengan meluncurkan rudal ke fasilitas militer AS dan wilayah Israel sebagai respons atas operasi gabungan tersebut. Kondisi ini memicu gelombang kritik dari puluhan senator Demokrat yang menuding pemerintah telah mengabaikan persyaratan konstitusi dan sengaja meningkatkan risiko konflik terbuka tanpa transparansi yang jelas di hadapan publik maupun lembaga legislatif.

Para penentang kebijakan militer ini terus menuntut penjelasan komprehensif mengenai tujuan jangka panjang operasi di Iran guna mencegah terseretnya Amerika ke dalam perang yang lebih luas.

Meskipun upaya legislatif ini gagal, tekanan terhadap transparansi kewenangan militer Trump tetap kuat, mengingat dinamika di wilayah konflik yang terus bergejolak dan melibatkan aset pertahanan penting di luar negeri pascaserangan rudal balasan dari pihak Teheran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara