BBC Pangkas Anggaran 10 Persen, PHK Tak Terhindarkan

Harianjogja.com, JAKARTA—British Broadcasting Corporation (BBC) bersiap memangkas anggaran tahunan hingga 10 persen dalam tiga tahun ke depan. Langkah efisiensi ini dibarengi rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) guna menekan beban biaya di tengah tekanan industri media global.

Rencana penghematan tersebut diungkapkan juru bicara British Broadcasting Corporation dan dikutip harian Inggris Financial Times, sebagaimana dilaporkan kantor berita RIA Novosti pada Jumat (13/2).

"Di tengah pasar media yang berubah cepat, kami terus menghadapi tekanan finansial yang signifikan. Karena itu, kami berencana melakukan penghematan lanjutan sekitar 10 persen dari total biaya dalam tiga tahun ke depan," kata juru bicara BBC.

Biaya operasional BBC dilaporkan melampaui 2 miliar pound atau sekitar Rp42,5 triliun pada tahun lalu. Dengan skema efisiensi 10 persen, nilai pemangkasan anggaran diperkirakan mencapai 200 juta pound.

Direktur Jenderal BBC Tim Davie menyampaikan bahwa kebijakan ini akan berdampak luas. Dalam telekonferensi internal, ia menegaskan pengurangan pegawai akan menyasar seluruh divisi, termasuk redaksi hingga studio komersial.

Kebijakan penghematan tersebut diambil setelah pemerintah Inggris menaikkan iuran televisi—yang menjadi sumber utama pendanaan BBC—sebesar 5,5 pound menjadi 180 pound atau sekitar Rp3,8 juta per tahun. Seluruh pemilik televisi di Inggris diwajibkan membayar iuran tersebut sebagai bentuk kontribusi terhadap layanan penyiaran publik.

Di sisi lain, sejumlah laporan media menyebutkan kenaikan iuran terjadi saat persaingan dengan platform media berbayar seperti Netflix semakin ketat. Kondisi ini membuat BBC menghadapi tantangan berat untuk memenuhi tuntutan kualitas layanan atau value for money dari para pemirsa.

Tekanan finansial juga membayangi layanan globalnya. Pada Selasa, Davie menyebut anggaran BBC World Service terancam habis pada Maret karena belum tercapai kesepakatan dengan Kementerian Luar Negeri Inggris (Foreign Office) terkait perpanjangan pendanaan.

Pemerintah Inggris dilaporkan mulai meninjau ulang kesepakatan tersebut setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggugat BBC pada Desember lalu. Gugatan itu menuntut ganti rugi sebesar US$10 miliar atau sekitar Rp158,5 triliun atas tuduhan mendistorsi pidatonya terkait peristiwa 6 Januari 2021, situasi yang turut menambah kompleksitas tantangan keuangan dan reputasi yang kini dihadapi lembaga penyiaran publik tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara