Prabowo Bentuk Pansel OJK 2026, Ini Daftar Lengkapnya

Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/P Tahun 2026 tertanggal 9 Februari 2026. Tim ini akan menjaring calon pimpinan OJK periode mendatang dari unsur pemerintah, otoritas moneter, hingga kalangan profesional.

Pansel Dewan Komisioner OJK dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia saat ini juga menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 24 September 2020, setelah dilantik Presiden Joko Widodo.

Purbaya, yang memiliki nama lengkap Dr. Purbaya Yudhi Sadewa, Ph.D, sebelumnya menempati sejumlah posisi strategis di pemerintahan. Ia pernah menjabat Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Di sektor korporasi, Purbaya pernah dipercaya menjadi komisaris PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) atau MIND ID. Inalum merupakan holding BUMN pertambangan yang menaungi PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), PT Timah Tbk. (TINS), PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), dan PT Freeport Indonesia.

Purbaya menyelesaikan pendidikan sarjana Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB). Ketertarikannya pada ekonomi membawanya melanjutkan studi doktoral di Purdue University, Indiana, Amerika Serikat, hingga meraih gelar Ph.D.

Perry Warjiyo

Sebagai anggota pansel, terdapat Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Perry telah berkarier panjang di Bank Indonesia dan menjabat sebagai Gubernur BI selama dua periode.

Berdasarkan situs resmi BI, Perry lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada 1959. Ia menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM) dan lulus pada 1982. Pendidikan magister diraih di Iowa State University pada 1989 dan gelar Ph.D diperoleh pada 1991.

Kariernya dimulai sebagai staf di desk penyelamatan kredit, urusan pemeriksaan dan pengawasan kredit. Pada 1992, ia diangkat sebagai Staf Gubernur BI. Sebelum menjadi Gubernur, Perry menjabat Deputi Gubernur BI periode 2013–2018.

Ia juga pernah menjadi Asisten Gubernur untuk kebijakan moneter, makroprudensial dan internasional, serta Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI. Pada 2007–2009, Perry menjabat Direktur Eksekutif International Monetary Fund (IMF), mewakili 13 negara dalam South-East Asia Voting Group.

Sejak bergabung dengan BI pada 1984, Perry dikenal berpengalaman di bidang riset ekonomi, kebijakan moneter, isu internasional, transformasi organisasi, pengelolaan devisa dan utang luar negeri, serta pendidikan kebanksentralan.

Suahasil Nazara

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga masuk dalam jajaran pansel. Di Kementerian Keuangan, ia menangani berbagai isu fiskal dan kebijakan anggaran negara.

Mengacu laman resmi Kementerian Keuangan, Suahasil lahir di Jakarta, 23 November 1970. Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada 1994, Master of Science dari Cornell University pada 1997, serta Ph.D dari University of Illinois at Urbana-Champaign pada 2003.

Suahasil menjadi PNS sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI) sejak 1999. Pada 2009, ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi.

Di lingkungan FEB-UI, ia pernah menjabat Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi (2004–2005), Kepala Lembaga Demografi (2005–2008), dan Ketua Departemen Ilmu Ekonomi (2009–2013).

Ia juga pernah menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal (2009–2011), pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), serta Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) periode 2009–2015.

Suahasil pernah menjabat Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Wakil Presiden RI (2010–2015), serta Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (KEN) pada 2013–2014.

Pada 6 Februari 2015, ia menjadi Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan dilantik definitif pada 31 Oktober 2016. Pada 25 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Wakil Menteri Keuangan. Ia kembali dipercaya menjabat Wakil Menteri Keuangan pada Kabinet Merah Putih dan dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024. Pada 7 Februari 2025, ia ditugaskan sebagai Pelaksana Harian Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Bambang Eko Suhariyanto

Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto juga menjadi anggota pansel. Ia lahir di Jember, Jawa Timur, 1 Oktober 1961.

Setelah lulus dari Sekolah Perwira Prajurit Karier TNI pada 1987, Bambang melanjutkan pendidikan pascasarjana di Universitas Indonesia dan lulus pada 2003. Gelar doktor diraihnya dari Universitas Brawijaya pada 2018.

Selama berkarier di TNI, ia mengikuti berbagai pendidikan di dalam dan luar negeri, seperti Sekkau (1996), Law Operation Course di Amerika Serikat (1999), Seskoau (2002), Legal Adviser Course di Australia (2003), Ilomo Course di Amerika (2004), Air Law Course di Belanda (2005), International Law Development Programs di Amerika (2006), Susopsgab IV (2007), Operation Law Course for Senior Officer di Hawaii (2007), serta Sesko TNI (2010).

Kariernya dimulai sebagai Kasi Kumniter Subdis Kumdira Diskumau, kemudian menjabat Kakum Koopsau II, Kepala Biro Hukum Setjen Kemhan, hingga Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Sosial pada 2018.

Aida S. Budiman

Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman turut menjadi anggota pansel. Ia lahir di Bogor pada 1965.

Aida menempuh pendidikan Sosial-Ekonomi Pertanian Agribisnis di Institut Pertanian Bogor (1987), meraih gelar Master bidang Economics dari University of Southern California (1996), serta Ph.D bidang Ekonomi dari Claremont Graduate University (2001).

Di BI, Aida pernah menjabat Asisten Gubernur membawahi Kebijakan Strategis Sektor Moneter dan Bauran Kebijakan Bank Indonesia periode 2020–2022. Sebelumnya, ia menjadi Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (2018) serta Kepala Departemen Internasional (2014–2018).

Aida diangkat sebagai Deputi Gubernur BI melalui Keputusan Presiden RI No.147/P Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021 dan mengucapkan sumpah jabatan pada 6 Januari 2022 untuk masa jabatan hingga 2027.

Erwan Agus Purwanto

Deputi Kementerian PAN-RB Erwan Agus Purwanto juga masuk dalam komposisi pansel. Ia lahir di Klaten, Jawa Tengah, 2 Agustus 1968.

Erwan menyelesaikan pendidikan sarjana dan magister di UGM dengan fokus administrasi publik dan kebijakan publik. Gelar Ph.D diraih dari Universiteit van Amsterdam, Belanda, pada 2004.

Ia pernah mengajar di UGM dan menjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM periode 2016–2021. Pada 2019, ia dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang Kebijakan Publik.

Dhahana Putra

Dari unsur hukum, terdapat Dhahana Putra yang menjabat Direktur Jenderal di Kementerian Hukum. Pada 2014, ia menjadi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Tahun 2015, ia menjabat Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan.

Pada 2020, Dhahana menjadi Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Antar Lembaga. Tahun 2023, ia menjabat Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia dan setahun kemudian menjadi Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Dhahana merupakan lulusan Ilmu Hukum Universitas Sulawesi Tenggara, melanjutkan magister Hak Asasi Manusia di Universitas Indonesia, serta meraih gelar doktor Ilmu Politik dari Universitas Nasional.

Muhammad Rullyandi

Muhammad Rullyandi hadir sebagai unsur pakar hukum tata negara. Ia merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta, serta menjadi staf ahli di Kementerian Dalam Negeri dan Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri.

Gusti Aju Dewi

Gusti Aju Dewi tercatat sebagai pakar grafologi dalam susunan pansel. Grafologi merupakan ilmu yang mempelajari kepribadian melalui tulisan tangan.

Ia merupakan lulusan School of Computer Science Universitas Nusa Putra dengan gelar Magister Informatika (Master AI). Gusti Aju Dewi mendirikan Indonesian School of Graphologist (ISOG), lembaga yang memfasilitasi pendalaman grafologi secara profesional dengan dukungan praktisi internasional.

Pada 2018, ia menjadi orang Indonesia pertama yang tersertifikasi grafologi global melalui skema ECO-293 di bawah SEP-CONOCER Meksiko dan tercatat dalam Gaceta Official yang berlaku di 83 negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia