Thailand Kembali Mencoblos di Tengah Krisis Politik Berkepanjangan

Harianjogja.com, JOGJA—Thailand kembali menyelenggarakan pemilihan umum pada Minggu (8/2/2026), menandai pemilu ketiga dalam dua tahun terakhir di tengah ketidakstabilan politik yang belum mereda. Pemungutan suara ini digelar lebih cepat setelah parlemen dibubarkan pada akhir 2025, memaksa negeri Gajah Putih menentukan ulang arah kekuasaan dan kebijakan ekonominya.

Pelaksanaan pemilu kali ini menjadi momentum krusial bagi Thailand yang masih diliputi tarik-menarik kepentingan politik. AFP mengungkapkan, keputusan pembubaran parlemen oleh Perdana Menteri Anutin Charnvirakul pada Desember 2025 membuka jalan bagi kontestasi ulang yang sarat ketegangan. Situasi ekonomi yang rapuh dan kepercayaan publik yang tergerus turut membayangi jalannya pemilihan.

Pertarungan politik mempertemukan dua poros utama, yakni kelompok reformis yang mendorong perubahan struktural dengan blok konservatif yang berupaya mempertahankan dominasi lama. Di kubu reformis, Ketua Partai Rakyat (People’s Party) Natthaphong Ruengpanyawut muncul sebagai figur unggulan. Pengusaha teknologi berusia 38 tahun tersebut berhasil mencuri perhatian pemilih muda dan kelas menengah perkotaan melalui agenda perubahan sistem politik dan ekonomi.

Sementara itu, Anutin Charnvirakul kembali maju sebagai kandidat dari kelompok petahana. Sosok yang dikenal berlatar belakang konglomerasi konstruksi dan memiliki pengalaman sebagai pilot ini tetap menjadi simbol stabilitas bagi pendukung konservatif. Di sisi lain, kemunculan Yodchanan Wongsawat turut meramaikan bursa calon pemimpin. Akademisi teknik biomedis ini dipandang sebagai penerus pengaruh keluarga Shinawatra, meskipun belum memiliki rekam jejak di pemerintahan.

Suasana pemungutan suara berlangsung dengan dinamika berbeda di tiap wilayah. Di Buriram, yang dikenal sebagai basis kuat Anutin, banyak pemilih menekankan pentingnya kepemimpinan yang tegas dalam menjaga stabilitas nasional dan keamanan perbatasan. Seiring penutupan tempat pemungutan suara, perhatian publik beralih pada kemungkinan manuver politik pascapemilu.

Pengamat menilai kecil kemungkinan satu partai meraih mayoritas mutlak di parlemen. Dengan demikian, pembentukan pemerintahan koalisi hampir pasti terjadi. Meski Partai Rakyat memimpin berbagai survei, pengalaman pahit Partai Move Forward di masa lalu menjadi pengingat bahwa kemenangan suara terbanyak tidak otomatis berujung pada kursi perdana menteri. Dinamika koalisi pascapengumuman hasil resmi akan menentukan apakah Thailand memasuki era kepemimpinan baru atau kembali dikuasai elite lama.

Hasil pemilu ini akan menjadi penentu arah reformasi politik Thailand dalam beberapa tahun ke depan, termasuk hubungan sipil-militer, kebijakan ekonomi, serta stabilitas kawasan. Di tengah kelelahan publik akibat pemilu berulang, pemerintahan baru diharapkan mampu menghadirkan kepastian politik dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Profil Kandidat Utama dalam Pemilu Thailand 2026:

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News