Dorongan Patroli Siber Polri Menguat, DPR Soroti Ancaman Child Groomin

Harianjogja.com, JAKARTA—Ancaman child grooming di media sosial kembali menjadi sorotan serius DPR RI. Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya unit siber, untuk meningkatkan patroli siber secara masif dan berkelanjutan guna meminimalisir praktik pelecehan serta manipulasi seksual terhadap anak di ruang digital.

Menurut Abdullah, patroli siber yang proaktif menjadi instrumen penting untuk mendeteksi sekaligus mencegah kejahatan berbasis daring yang kian kompleks. Ia menilai media sosial, forum digital, hingga gim daring kini menjadi ruang rawan yang dimanfaatkan pelaku untuk mendekati dan memanipulasi anak-anak.

“Dengan menggencarkan patroli siber yang ditujukan untuk menindak pelaku child grooming di media sosial, harapannya Polri dapat menyelamatkan banyak anak Indonesia yang saat ini rentan dimanipulasi dan dieksploitasi secara seksual,” kata Abdullah di Jakarta, Minggu.

Dorongan tersebut, lanjut dia, berangkat dari empati mendalam atas pengalaman aktris Aurelie Moeremans yang mengungkap pernah menjadi korban child grooming melalui buku memoarnya berjudul Broken Strings. Abdullah menegaskan pengalaman tersebut tidak boleh dipandang sebagai kasus individual, melainkan cerminan fenomena gunung es kejahatan seksual terhadap anak yang masih banyak tersembunyi, terutama di ruang digital.

Ia kemudian merujuk data UNICEF tahun 2022 yang menunjukkan bahwa 56 persen anak korban eksploitasi seksual secara daring tidak pernah melaporkan pengalaman mereka kepada orang dewasa atau pihak berwenang, termasuk kepolisian. Situasi itu, menurut Abdullah, dipicu oleh minimnya pengetahuan korban tentang mekanisme pelaporan, rasa malu, serta kekhawatiran akan dampak terhadap keluarga.

Dalam konteks tersebut, unit Siber Polri memiliki peran strategis untuk melakukan pemantauan aktif terhadap media sosial, grup percakapan, forum daring, hingga gim online. Langkah itu mencakup identifikasi akun pelaku child grooming serta penelusuran pola komunikasi manipulatif yang digunakan untuk menjaring anak sebagai target.

Abdullah juga menekankan bahwa peran Polri tidak berhenti pada penindakan semata, melainkan harus mencakup upaya pencegahan dan pemulihan korban child grooming di media sosial. Pencegahan dilakukan melalui edukasi publik mengenai pengertian child grooming, contoh pelaku, modus yang digunakan, serta karakter anak yang rentan menjadi sasaran.

Selain itu, Polri diminta memberikan penjelasan yang jelas terkait mekanisme pelaporan yang aman dan proses pemulihan korban yang ramah anak. Upaya tersebut, kata dia, perlu dijalankan melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan, mulai dari sekolah, keluarga, lingkungan tempat tinggal, platform media sosial, hingga kementerian dan lembaga terkait.

“Semua itu harus dilakukan Polri dengan berkolaborasi bersama berbagai pemangku kepentingan, mulai dari sekolah, keluarga, lingkungan tempat tinggal, platform media sosial, hingga kementerian dan lembaga terkait,” ujarnya.

Lebih jauh, Abdullah menegaskan bahwa negara harus hadir secara tegas dalam memberikan sanksi kepada para pelaku child grooming di media sosial. Ia mengingatkan bahwa perangkat hukum telah tersedia melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Sanksi tegas ini penting untuk memberikan efek jera, mempersempit ruang gerak pelaku, dan memutus rantai child grooming di media sosial. Negara tidak boleh kalah oleh predator digital,” katanya. Dalam kerangka tersebut, penguatan patroli siber Polri dinilai menjadi salah satu kunci utama perlindungan anak Indonesia di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara