PDIP Tegas Tolak Pilkada Lewat DPRD, Ini Alasannya

Harianjogja.com, SURABAYA—Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Hasto Kristiyanto menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penolakan tersebut ditegaskan sebagai komitmen PDIP dalam menjaga prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Hasto menyampaikan sikap partai itu merupakan hasil keputusan yang diambil secara demokratis melalui mekanisme internal partai, termasuk penyerapan aspirasi kader dan masyarakat dalam Rapat Kerja Nasional. Sikap tersebut, kata dia, mencerminkan suara rakyat yang dihimpun dari seluruh jajaran partai.

“Sikap partai sangat jelas dan diambil secara demokratis. Aspirasi rakyat kami serap melalui seluruh jajaran partai yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional,” ujar Hasto di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/1/2026).

Ia menjelaskan, penolakan terhadap pilkada melalui DPRD tidak terlepas dari pengalaman historis Indonesia pada masa Orde Baru. Pada periode tersebut, sistem kekuasaan yang terpusat dinilai menutup ruang partisipasi rakyat dan memicu krisis legitimasi kepemimpinan di berbagai tingkatan pemerintahan.

Menurut Hasto, kepemimpinan yang tidak lahir dari mandat langsung rakyat cenderung membentuk karakter kekuasaan yang otoritarian. Kondisi tersebut berpotensi memicu penyalahgunaan hukum serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme akibat lemahnya kontrol publik.

“Reformasi mengamanatkan pentingnya legitimasi pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat. Dengan mandat langsung, kepala daerah memiliki legitimasi kuat dan tidak mudah dijatuhkan oleh DPRD,” ujarnya.

Meski demikian, Hasto mengakui bahwa pelaksanaan pilkada langsung hingga kini masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari praktik politik uang hingga persaingan politik yang tidak sehat. Namun, PDIP berupaya menekan biaya politik dengan mengedepankan semangat gotong royong serta penerapan aturan internal partai yang ketat.

Ia menegaskan bahwa rekomendasi pilkada di lingkungan PDI Perjuangan tidak diperjualbelikan. Setiap kader yang terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam proses pencalonan maupun pelaksanaan pilkada akan dikenai sanksi tegas hingga pemecatan dari partai.

Selain itu, PDIP juga memiliki pertimbangan strategis dalam penempatan kader di daerah-daerah tertentu, seperti wilayah lumbung pangan, kawasan perbatasan negara, hingga daerah strategis nasional seperti Papua.

Hasto menilai tingginya biaya politik tidak bisa dilepaskan dari lemahnya penegakan hukum di berbagai sektor. Oleh karena itu, ia mengingatkan bahwa apabila wacana pilkada melalui DPRD tetap dipaksakan, hal tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan antara kehendak rakyat dan sistem politik yang dijalankan, di tengah dinamika demokrasi yang masih terus berkembang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara