Advertisement
Rusia Desak AS Klarifikasi Nasib Presiden Venezuela Maduro
Presiden Rusia Vladimir Putin. - Reuters
Advertisement
Harianjogja.com, MOSKOW—Kementerian Luar Negeri Rusia mendesak Amerika Serikat memberikan klarifikasi atas laporan yang menyebut Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya dikeluarkan secara paksa dari negaranya di tengah serangan militer.
Dalam pernyataan resminya, Rusia menyebut laporan tersebut sangat mengkhawatirkan dan berpotensi mencederai prinsip kedaulatan negara. Moskow menilai setiap tindakan pemindahan paksa pemimpin negara berdaulat tidak dapat dibenarkan.
Advertisement
Pernyataan Rusia muncul setelah laporan ledakan di Caracas dan klaim Presiden AS Donald Trump terkait keberhasilan serangan skala besar serta penangkapan Presiden Venezuela dan istrinya.
“Kami sangat prihatin dengan laporan bahwa Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya dipaksa keluar dari negara itu selama aksi agresif Amerika Serikat hari ini. Kami menyerukan klarifikasi segera atas situasi ini,” ujar kementerian tersebut.
Kemenlu Rusia menambahkan bahwa apabila Maduro dan istrinya benar-benar dipindahkan keluar dari Venezuela, tindakan itu merupakan pelanggaran yang tidak dapat diterima terhadap kedaulatan negara tersebut.
“Tindakan semacam itu, jika benar terjadi, merupakan pelanggaran yang tidak dapat diterima terhadap kedaulatan negara merdeka, yang penghormatannya merupakan prinsip fundamental hukum internasional,” lanjut pernyataan tersebut.
Sebagaimana diwartakan pada Sabtu, sejumlah ledakan dilaporkan terdengar di Caracas, ibu kota Venezuela. Warga setempat menyatakan mendengar suara ledakan di berbagai distrik kota, termasuk di Bandara Internasional Simon Bolivar di Maiquetia serta Pelabuhan La Guaira.
Presiden AS Donald Trump kemudian menyatakan bahwa Amerika Serikat telah berhasil melancarkan serangan skala besar terhadap Venezuela. Ia juga mengeklaim bahwa Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya telah ditangkap dan dikeluarkan dari negara tersebut.
Rusia menegaskan pentingnya transparansi dan kepatuhan pada hukum internasional guna mencegah eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan Amerika Selatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Korea Selatan Perpanjang Bebas Biaya Visa hingga Juni 2026
Advertisement
Berita Populer
- Korban Tewas Bencana di Sumatera Capai 1.177 Orang
- Pelatih Semen Padang Kritik Keras Wasit Seusai Kalah dari PSIM
- Guru SMK Muhammadiyah Kretek Dibekali Public Speaking
- 80 Tahun Jogja Ibu Kota RI, Eko Suwanto Ajak Warga Cinta Tanah Air
- Prabowo Bahas Proyek Hilirisasi Rp100 Triliun di Hambalang
- Pemkab Kulonprogo Lantik 25 Kepsek Baru
- Parlinka Project Amikom Edukasi Pola Asuh Positif Orang Tua Remaja
Advertisement
Advertisement




