Turki Tuduh Israel Langgar Gencatan Senjata Gaza

Harianjogja.com, JOGJA—Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menuduh Israel secara sistematis melanggar gencatan senjata di Jalur Gaza dan menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan. Pernyataan ini disampaikan pada Senin (3/10/2025) seusai menjadi tuan rumah pertemuan menteri luar negeri dari tujuh negara.

Dalam konferensi persnya, Fidan menyatakan bahwa komunitas internasional harus meningkatkan tekanan terhadap Tel Aviv. Ia menekankan pentingnya memastikan masuknya bantuan secara aman.

"Israel kerap melanggar gencatan senjata di Jalur Gaza dan menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan," tegas Fidan dikutip dari RIA Novosti.

"Masuknya sekitar 600 truk dan 50 tangki bahan bakar harus dipastikan aman, tetapi kami belum melihat hal ini terjadi."

Fidan juga menegaskan bahwa setiap upaya untuk melemahkan kesepakatan damai harus digagalkan. Pertemuan di Istanbul ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi internasional dalam mendorong perdamaian berkelanjutan di Gaza.

Kronologi perkembangan gencatan senjata dan upaya perdamaian yang dirujuk dalam pertemuan tersebut:

• 10 Oktober: Gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku.
• 13 Oktober: Presiden AS Donald Trump, bersama pemimpin Mesir, Qatar, dan Turki, menandatangani deklarasi gencatan senjata.
• 29 September: Donald Trump mengumumkan rencana 20 poin untuk mengakhiri konflik Gaza, yang mencakup pembentukan "komite Palestina teknokratis" untuk pemerintahan Gaza.
• 15 Oktober: The Wall Street Journal melaporkah Hamas dan Israel mulai membahas fase kedua perjanjian, termasuk pelucutan senjata Hamas dan pemerintahan pascaperang Gaza.

Sebagai bagian dari perjanjian awal, Hamas membebaskan 20 sandera yang ditahan sejak 7 Oktober 2023. Sebagai imbalannya, Israel membebaskan 1.718 tahanan Palestina dari Gaza, ditambah 250 tahanan yang menjalani hukuman panjang.

Rencana perdamaian yang diusung Donald Trump lebih jauh menetapkan agar Hamas tidak terlibat dalam pemerintahan Gaza di masa depan. Wilayah tersebut akan dikelola oleh komite teknokratis di bawah pengawasan dewan internasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News