Menteri Maman: Penyaluran KUR Serap 11 Juta Tenaga Kerja

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sepanjang Januari hingga Oktober 2025 telah menyerap sekitar 11 juta tenaga kerja.

Maman menyebutkan hingga 23 Oktober 2025 total penyaluran KUR telah mencapai Rp220 triliun dari plafon anggaran Rp300 triliun, menjangkau lebih dari 3,75 juta debitur.

“Penyaluran Rp220 triliun KUR dari Januari hingga Oktober 2025 telah menyerap tenaga kerja kurang lebih sekitar 11 juta orang,” kata Maman dalam acara Satu Tahun Berdaya: Gotong Royong Menuju Kemandirian yang diselenggarakan oleh Kemenko Pemberdayaan Masyarakat di Jakarta, Selasa, dikutip dari keterangan pers.

Maman memperkirakan penyerapan 11 juta tenaga kerja berasal dari hasil riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang menunjukkan bahwa setiap penerima KUR rata-rata mempekerjakan dua hingga tiga orang.

Dengan demikian, program KUR dinilai memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja nasional.

Ia juga mencatat bahwa hingga 23 Oktober 2025, realisasi KUR ke sektor produksi telah mencapai 60,7 persen—tertinggi sepanjang sejarah penyaluran KUR di Indonesia. Pemerintah optimistis angka ini akan menembus 61–62 persen pada akhir 2025.

Sebagai langkah lanjutan, Kementerian UMKM akan meluncurkan platform SAPA UMKM dan Kartu Usaha. SAPA UMKM dirancang sebagai sistem terintegrasi yang menghubungkan berbagai program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan dari pemerintah maupun mitra nonpemerintah.

Melalui platform ini, pelaku usaha yang terdaftar akan memperoleh Kartu Usaha yang memungkinkan akses terhadap berbagai fasilitas dan insentif untuk memperkuat usaha dan meningkatkan produktivitas.

Kementerian UMKM juga menggelar Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro sebagai wadah kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam memberikan legalitas dan sertifikasi kepada pengusaha mikro.

Di sisi lain, pemerintah terus mendorong alokasi 30 persen ruang komersial di infrastruktur publik bagi UMKM. Hingga kini, sebanyak 392 unit infrastruktur seperti bandara, terminal, pelabuhan, dan stasiun telah dimanfaatkan oleh sekitar 6.400 UMKM.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah strategis Kementerian UMKM.

Ia menegaskan pentingnya sinergi antar-kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam merancang program yang mendorong penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan UMKM.

“Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri, bertumpu pada kemampuan dan kemandirian sehingga terwujud masyarakat yang produktif dan mandiri,” ujar Muhaimin.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada 2026 dan menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 5 persen pada 2029.