Trump Salahkan Demokrat Terkait Ribuan ASN PHK Gegara Shutdown

Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden AS Donald Trump menyalahkan Partai Demokrat atas PHK massal pegawai pemerintahan AS memicu shutdown Amerika Serikat, Jumat (10/10/2025).

Penutupan pemerintahan terjadi sejak 1 Oktober 2025, awal tahun fiskal baru, setelah Senat Demokrat menolak rancangan pendanaan jangka pendek yang hanya berlaku hingga 21 November 2025.

Belum ada jumlah pasti berapa pegawai yang terjaring PHK, tetapi sekitar 300 ribu pekerja telah ditetapkan untuk meninggalkan pekerjaan.

PHK menyasar pegawai departemen keuangan, badan kesehatan AS, dinas pendapatan internal, serta departemen pendidikan, perdagangan, dan divisi keamanan siber dalam negeri. 

Departemen Kehakiman AS mengatakan lebih dari 4.200 pegawai federal telah mendapatkan informasi PHK di tujuh lembaga,  termasuk lebih dari 1.400 di departemen keuangan dan sekitar 1.100 di departemen kesehatan dan layanan kemanusiaan.

"Mereka [Partai Demokrat] yang memulai hal ini," ujar Trump dikutip dari Reuters (12/10/2025).

Partai Republik Trump memang memegang mayoritas di kedua kamar Kongres, tapi tetap membutuhkan suara Demokrat di Senat AS untuk menyetujui pendanaan.

Trump sendiri telah memerintahkan pembekuan dana infrastruktur sekitar US28 miliar untuk New York, California, dan Illinois, di mana mayoritas penduduk di sana merupakan pihak pro terhadap Demokrat dan kritikus pemerintah AS.

Partai Demokrat telah mendesak adanya perpanjangan subsidi asuransi kesehatan karena terjadi peningkatan biaya kesehatan.

Pemimpin Senat Demokrat Chuck Schumer menegaskan bahwa partainya tidak gentar menghadapi tekanan Trump.

"Sampai saat ini, Partai Republik serius, mereka mengakui ini setiap pekerjaan yang hilang, setiap keluarga terluka, setiap layanan yang dirusak adalah karena keputusan mereka," kata Chuck.

Beberapa anggota Partai Republik menyampaikan keberatan atas tindakan PHK. Pada Jumat (10/10/2025) serikat buruh berbondong-bondong mengajukan gugatan ke pengadilan agar PHK segera diberhentikan. Namun ditolak karena tidak memiliki hak atas keputusan personalia federal.

Selain PHK, pemerintah AS memangkas gaji para pegawainya. Direktur anggaran Gedung Putih Russell Vought menyebut bahwa pemotongan dana telah dimulai. Bahkan beberapa diantaranya diharuskan bekerja tanpa gaji.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara