Advertisement
Donald Trump Desak Kesepakatan Akhiri Shutdown Pemerintah AS
Donald Trump / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintahan Donald Trump memberikan peringatan keras bahwa mereka siap memulai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap pegawai federal jika negosiasi dengan Partai Demokrat untuk mengakhiri penutupan pemerintahan (shutdown government) Amerika Serikat (AS) terus menemui jalan buntu.
Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Kevin Hassett, yang menyebut langkah tegas tersebut akan diambil jika perundingan tidak membuahkan hasil.
Advertisement
“Presiden Trump dan Russell Vought telah menyiapkan rencana darurat jika diperlukan, meskipun kami berharap hal itu tidak terjadi,” ujar Hassett dikutip dari Reuters pada Minggu (5/10/2025).
Krisis politik ini muncul setelah penutupan sebagian pemerintahan AS memasuki hari kelima, dimulai sejak 1 Oktober 2025 (awal tahun fiskal baru). Shutdown terjadi karena Senat yang dikuasai Demokrat gagal meloloskan rancangan pendanaan sementara hingga 21 November.
BACA JUGA
Kebuntuan perundingan didorong oleh tuntutan yang saling bertentangan dari kedua belah pihak. Demokrat menuntut penolokanrancangan tersebut karena menuntut perpanjangan permanen kredit pajak asuransi kesehatan, serta jaminan tertulis bahwa Gedung Putih tidak akan memotong anggaran yang telah disetujui.
Selain itu, pemimpin Demokrat di DPR AS, Hakeem Jeffries, menuding Presiden Trump tidak serius dalam proses negosiasi.
"Yang kita lihat hanyalah negosiasi lewat video palsu, pembatalan agenda di DPR, dan presiden yang lebih memilih bermain golf. Itu bukan tindakan yang bertanggung jawab,” tegas Jeffries.
Hingga kini, belum ada tanda-tanda kemajuan signifikan dalam perundingan. Jika kebuntuan pendanaan ini terus berlanjut, konsekuensinya sangat fatal PHK Massal," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Iran Izinkan Kapal Negara Sahabat Lewati Selat Hormuz di Tengah Blokad
Teror Air Keras: RSCM Ungkap Kondisi Aktivis KontraS Andrie Yunus
Badan Gizi Nasional Hentikan Operasional 1.528 SPPG
Jasa Marga Tebar Diskon Tarif Tol 30 Persen untuk Urai Arus Balik
Advertisement
KY Buka Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tahun 2026
OJK dan Bareskrim Polri Tangkap Tersangka Pidana Perbankan BPR DCN
Deadline LHKPN 31 Maret: 96.000 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
Prakiraan Cuaca 26 Maret: Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan
Donald Trump Tolak Usul Netanyahu Picu Pemberontakan Rakyat di Iran
Advertisement
Arus Balik Lebaran 2026: 62.527 Kendaraan Padati Tol Cikampek Utama
Malaysia Siaga Gelombang Panas Ekstrem Hingga Juni 2026
Krisis BBM Australia: Ratusan SPBU Kehabisan Stok Imbas Konflik
Panic Buying di Jepang, Tisu Toilet Ludes Dipicu Konflik Timur Tengah
Imbas Kasus Aktivis KontraS, Kabais TNI Serahkan Jabatan
Advertisement
Krisis Pupuk Global Mengintai, Petani Indonesia Terancam
Berita Pilihan
- Deadline LHKPN 31 Maret: 96.000 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
- Panic Buying di Jepang, Tisu Toilet Ludes Dipicu Konflik Timur Tengah
- Imbas Kasus Aktivis KontraS, Kabais TNI Serahkan Jabatan
- Krisis Pupuk Global Mengintai, Petani Indonesia Terancam
- Respons Yaqut Cholil Qoumas Seusai Diperiksa KPK Hari Ini
Advertisement
Pemkot Jogja Kaji WFH Bagi ASN Guna Tekan Biaya Operasional Kendaraan
Advertisement
Sukolilo Pati Sempat Viral, Ternyata Simpan Banyak Tempat Wisata
Advertisement
Berita Populer
- UMKM Jadi Mesin Perputaran Uang Saat Libur Lebaran di Sleman
- Pembangunan Ratusan Sekolah Rakyat Dikebut, Ditarget Kelar Juli 2026
- Mobil Dinas Baru di Pemkab Gunungkidul Batal, Jalan Rusak Jadi Fokus
- Teh Bisa Kehilangan Manfaat Jika Dicampur Ini
- Ratusan Pemudik Pilih Balik Naik Kapal Perang dari Semarang
- Jalur Selat Hormuz Terganggu, Produksi Minyak Kuwait Anjlok Drastis
- Arus Balik Mulai Padat di Bantul, Akses Parangtritis Diatur Satu Arah
Advertisement
Advertisement
