Kandidat Pemimpin Asosiasi Medis Korea Tak Buka Pintu Negoisasi dengan Pemerintah Korsel

Harianjogja.com, SEOUL—Asosiasi Medis Korea (KMA) yang mewakili sekitar 100.000 dokter anggota komunitas akan memilih pemimpin baru di tengah aksi dokter mogok di Korea Selatan (Korsel), Selasa (26/3/2024). Kedua calon pemimpin sama-sama menentang kebijakan pemerintah yang menambah kuota pendaftaran sekolah kedokteran.

Kedua kandidat ketua KMA adalah Ketua Asosiasi Pediatri Korea Lim Hyun-taek dan Ketua Juru Bicara KMA Joo Soo-ho. Kedua kandidat sangat menentang desakan pemerintah untuk meningkatkan kuota pendaftaran.

Lim berpendapat jumlah kursi penerimaan sekolah kedokteran harus dikurangi dan KMA tidak akan melakukan negoisasi. Kecuali pemerintah memecat Wakil Menteri Kesehatan Park Min-soo.

Sedangkan Joo menyatakan KMA tidak akan menerima peningkatan kuota pendaftaran dan tidak perlu melakukan pembicaraan dengan pemerintah.

Sikap garis keras KMA berbeda dengan kelompok profesor kedokteran lainnya yakni Asosiasi Profesor Medis Korea yang berjanji untuk memainkan peran sebagai mediator antara komunitas dokter dan pemerintah di tengah kebuntuan tersebut.

Baca Juga

Profesor Ikut Undur Diri, Layanan Kesehatan Korsel Makin Buntu

Pemerintah Korsel Menangguhkan Izin Medis Dokter yang Mogok Kerja

Aksi Dokter Mogok di Korsel Bikin Tingkat Penerimaan Publik Terhadap Presiden Turun

Lebih dari 90% dari 13.000 calon dokter di Korsel melakukan pemogokan dalam bentuk pengunduran diri massal sejak 20 Februari untuk memprotes keputusan pemerintah untuk meningkatkan kuota pendaftaran sekolah kedokteran sebanyak 2.000 kursi dari saat ini 3.058 kursi.

Namun demikian, para profesor kedokteran yang merupakan dokter senior di rumah sakit universitas besar juga mulai mengajukan pengunduran diri secara massal pada pekan ini, meskipun berjanji untuk tetap bekerja untuk sementara waktu.

Pemerintah Korea Selatan berupaya meningkatkan kuota penerimaan pasien untuk mengatasi kekurangan dokter, khususnya di daerah pedesaan dan bidang medis penting seperti bedah berisiko tinggi, pediatri, kebidanan, dan pengobatan darurat.

Kendati demikian, para dokter berpendapat bahwa kenaikan kuota akan membahayakan kualitas pendidikan dan layanan kedokteran serta menciptakan surplus dokter.

Para dokter menyatakan pemerintah harus memikirkan cara untuk lebih melindungi mereka dari tuntutan malpraktik dan memberikan kompensasi untuk mendorong lebih banyak dokter berpraktik di bidang yang dikategorikan tidak populer.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara