Advertisement
DPR RI Berpeluang Ambil Alih RUU Perampasan Aset
Ilustrasi undang/undang. / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Legislasi (Baleg) tidak menutup kemungkinan bagi DPR untuk mengambil alih usul inisiatif atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.
RUU Perampasan Aset saat ini berstatus usul inisiatif dari pemerintah. Selain itu, RUU Perampasan Aset juga sudah tercatat sebagai RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2024-2029.
Advertisement
"Itu masih usulan pemerintah, tapi nggak apa-apa, siapapun mengusulkan oke-oke saja," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Menurut dia, jika menjadi usulan DPR, maka DPR harus membuat dulu rancangannya serta menggelar sejumlah rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menampung pandangan dari para ahli, pakar hukum, ekonomi, dan pihak-pihak lainnya.
RUU Perampasan Aset jangan sampai tumpang tindih dengan undang-undang lainnya, misalnya dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Sebenarnya, DPR sudah mendapatkan draf RUU Perampasan Aset tetapi dinilai masih kurang pas karena isinya bertabrakan dengan UU lainnya tersebut, maka dia menilai RUU Perampasan Aset perlu dipelajari terlebih dahulu.
"Nggak ada yang nggak mungkin, bisa saja, tapi sementara ini masih diusulkan pemerintah, nanti kita Baleg akan melihat lagi," kata dia.
Adapun saat ini RUU Perampasan Aset menjadi salah satu tuntutan dari publik untuk segera disahkan. Dalam Prolegnas, RUU tersebut memiliki nomenklatur RUU Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Longsor Pacitan Rusak 4 Rumah, Kerugian Belasan Juta
Waspada! Undangan Bimtek BGN 2026 Ternyata Hoaks
Kericuhan May Day Bandung, Sejumlah Pelaku Diamankan
Tujuh Penambang Emas Ilegal di Jambi Ditangkap Polisi
Advertisement
Pesawat Cessna Jatuh di Texas, 5 Orang Tewas
IKA FK Unsri Kawal Kasus Dokter Internship Meninggal, Ini Alasannya
Kebijakan Baru Prabowo di Hari Buruh, Dari Desa hingga Driver Online
Balita Tewas Diduga Jatuh dari Lantai 3 RS di Madiun, Polisi Selidiki
DPR Siapkan Command Center untuk Konflik Agraria, Ini Tujuannya
Advertisement
Jamaah Haji RI Mulai Umrah Wajib di Masjidil Haram
DPR Usul SPT Pribadi Diperpanjang hingga Mei 2026
Haji 2026: Lansia dan Difabel Dapat Kursi Bisnis
350 Ribu Paket Sembako Dibagikan Saat May Day 2026
Daftar Empat Kebijakan Baru untuk Buruh yang Diumumkan Hari Ini
Advertisement
Konvensi ILO Diratifikasi, Nelayan Dapat Perlindungan Baru
Berita Pilihan
- Batas Lapor SPT 30 April, Telat Kena Denda Rp100.000
- Terjebak di Lantai 23, Ini Pesan di Baju Selamatkan Penghuni Kebakaran
- KUR Perumahan Tembus Rp14 Triliun, Pemerintah Genjot Kota Satelit
- Kasus Penganiayaan Balita di Daycare Aceh, Pemkot: Hanya 6 TPA Berizin
- Usulan Kurikulum Keselamatan Transportasi Muncul Usai Tragedi Bekasi
Advertisement
Advertisement
Thailand Bakal Hapus Bebas Visa, Turis Wajib Verifikasi Saldo Keuangan
Advertisement
Berita Populer
- Mobil Tertabrak Kereta di Grobogan, 4 Tewas Termasuk Anak Balita
- Aksi Celurit Berujung Kecelakaan di Moyudan, Satu Remaja Diamankan
- Aksi May Day di Jogja Dibatasi, Massa Tak Bisa ke Titik Nol
- FIB UGM Tegas, Tak Bela Dosen Terkait Kasus Daycare Little Aresha
- Delegasi WCI Kagum dengan Pura Pakualaman, Diplomasi Budaya Jogja
- DPR Usul SPT Pribadi Diperpanjang hingga Mei 2026
- Gelar Puteri Indonesia Riau 2024 Dicopot Usai Kasus Klinik Ilegal
Advertisement
Advertisement
