Garis Kemiskinan Belum Pakai Versi Bank Dunia, Per Maret 2025 Jumlah Penduduk Miskin Indonesia 23,85 Juta Orang

Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan data penduduk miskin dan miskin ekstrem Indonesia, berdasarkan data penghitungan per Maret 2025.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 tercatat sebanyak 23,85 juta orang atau turun 0,2 juta orang dibandingkan dengan September 2024.

Sedangkan jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia sebanyak 2,38 juta orang pada Maret 2025, turun sebanyak 0,40 juta orang dibandingkan dengan September 2024 atau turun 1,18 juta orang dibandingkan dengan Maret 2024.

“Dari sisi persentasenya, penduduk miskin ekstrem terhadap total penduduk atau total populasi pada bulan Maret 2025 mencapai 0,85 persen atau turun sekitar 0,14 persen poin jika dibandingkan dengan September 2024, atau jika dibandingkan dengan Maret 2024 yang lalu turun 0,41 persen poin,” kata Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono, di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Ateng menjelaskan bahwa penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulannya di bawah garis kemiskinan.

Sedangkan penduduk miskin ekstrem adalah penduduk dengan pengeluaran per kapita di bawah 2,15 dolar Amerika Serikat/AS (PPP tahun 2017) per kapita per hari, mengacu pada garis kemiskinan ekstrem Bank Dunia.

Adapun rilis mengenai data kemiskinan ekstrem ini sejalan dengan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Sebagaimana tertuang dalam Inpres tersebut, BPS ditugaskan untuk menyelenggarakan survei serta menghitung capaian pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Sedangkan persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 8,47 persen, menurun 0,10 persen poin terhadap September 2024 dan menurun 0,56 persen poin terhadap Maret 2024.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 tercatat sebanyak 23,85 juta orang atau turun 0,2 juta orang dibandingkan dengan September 2024.

Garis kemiskinan pada Maret 2025 sebesar Rp609.160 per kapita per bulan, meningkat 2,34 persen jika dibandingkan dengan September 2024.

Sumber data utama yang digunakan untuk menghitung tingkat kemiskinan Maret 2025, termasuk kemiskinan ekstrem, yakni data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) Konsumsi dan Pengeluaran Maret 2025.

Pendataan Susenans Maret 2025 dilakukan pada Februari 2025. Hal ini dikarenakan pada Maret 2025 bertepatan dengan bulan Ramadhan, yang dapat mempengaruhi pola konsumsi rumah tangga.

Jumlah sampel Susenas Maret 2025 sebanyak 345 ribu rumah tangga yang tersebar di 38 provinsi 514 kabupaten/kota.

BACA JUGA: Polisi Dalami Temuan Mayat di Bawah Jembatan Glagah Kulonprogo, Ponsel dan Motor Diamankan

Belum Adopsi Versi Bank Dunia

Di sisi lain,  BPS juga menjelaskan belum mengadopsi garis kemiskinan Bank Dunia yang terbaru. Ukuran garis kemiskinan ini menggunakan purchasing power parity (PPP) 2021 dalam penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin ekstrem Indonesia pada Maret 2025.

Sebagai informasi, Bank Dunia belum lama ini memperbarui garis kemiskinan internasional yang menjadi standar tingkat kemiskinan ekstrem, dari 2,15 dolar Amerika Serikat/AS (PPP 2017) menjadi 3 dolar AS per kapita per hari.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono, di Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 masih menggunakan standar 2,15 dolar AS (PPP 2017).

Meski begitu, Ateng memastikan bahwa BPS telah menyesuaikan metodologi penghitungan dengan penyempurnaan dari Bank Dunia, termasuk penggunaan spatial deflator.

“Kami menyesuaikan metodenya, tapi PPP-nya kami masih tetap (PPP 2017), karena ini terkait dengan RPJMN 2025-2029, agar berkesinambungan untuk mengevaluasinya. Sementara World Bank kan baru rilis pada Juni yang lalu,” kata Ateng.

Sampai saat ini, Indonesia memang belum secara resmi mengadopsi PPP 2021 sebagai acuan tingkat kemiskinan ekstrem nasional. Namun, BPS akan terus mengikuti perkembangan metodologi global, khususnya terkait pengukuran kemiskinan ekstrem.

“Kami masih menggunakan 2,15 dolar AS (PPP 2017) agar memperbandingkan dengan periode atau tahun-tahun sebelumnya,” kata Ateng.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara