Advertisement
PM Thailand: Kami Berhak Membalas Serangan Roket Kamboja dengan Aksi Militer Penuh

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Thailand berhak membalas serangan roket Kamboja dengan aksi militer penuh. Apalagi, serangan Kamboja ke Thailand telah menewaskan 11 warga sipil.
Hal itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Thailand yang diberhentikan sementara, Paetongtarn Shinawatra, yang juga Menteri Kebudayaan Thailand, untuk menyikapi ketegangan di perbatasan kedua negara.
Advertisement
BACA JUGA: Thailand Tuding Kamboja Menyerang secara Sporadis, Warga Sipil Jadi Korban
"Kami selalu menghormati protokol internasional, tetapi sekarang Kamboja telah memaksa kami bertindak. Mungkin kami harus mengambil langkah-langkah yang sebelumnya ingin kami hindari," katanya seperti dikutip harian The Nation, Kamis (24/7/2025).
Dia menambahkan, meski pemerintah Thailand masih mengutamakan jalur diplomatik untuk menyelesaikan konflik, negara itu tetap memiliki hak untuk merespons serangan militer secara tegas. "Serangan terhadap warga sipil tak bersalah ini akan dikecam dunia, dan kami akan tetap bersikap tegas dalam meresponsnya," kata dia.
Sebelumnya pada hari yang sama, bentrokan antara pasukan Thailand dan Kamboja kembali pecah di perbatasan, dimulai dengan baku tembak di wilayah sengketa. Kedua pihak sama-sama melaporkan korban jiwa dan luka, termasuk dari warga sipil.
Akibat bentrokan tersebut, otoritas empat provinsi Thailand yang berbatasan langsung dengan Kamboja mengumumkan evakuasi warga dari daerah-daerah rawan, menurut laporan The Nation.
BACA JUGA: Tak Mau Kalah Cepat dari Polri, Kejagung Panggil 6 Produsen di Kasus Beras Oplosan
Ketegangan itu dipicu oleh bentrokan pada 28 Mei lalu antara pasukan Thailand dan Kamboja di zona netral yang masih disengketakan, sesuai Nota Kesepahaman tentang Survei dan Penetapan Batas Darat yang ditandatangani kedua negara.
Zona tersebut merupakan satu dari lima titik perbatasan yang belum terselesaikan. Sejak insiden pada Mei itu, Thailand memperketat pengawasan di titik-titik perlintasan perbatasan, memperpendek jam operasional, dan meningkatkan pengamanan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Tingkat Kemiskinan di Perkotaan Naik karena Jumlah Orang Setengah Pengangguran, Ini Penjelasan BPS
- Tersangka Kasus Korupsi Pertamina, Riza Chalid Mangkir dari Panggilan Pertama
- Siswa dari 10 Sekolah di Kupang Keracunan MBG, BPOM Lakukan Penyelidikan
- Jumlah Warga Thailand yang Tewas Akibat Serangan Roket Kamboja Jadi 15 Orang
- 2.011 Warga Mengungsi Setelah Poso Diguncang Gempa Semalam
Advertisement

Kebutuhan Komponen Roda Kereta Api Capai 20 Ribu Unit per Tahun, Pemerintah Upayakan Produksi dalam Negeri
Advertisement

Dubes RI untuk Kanada Muhsin Syihab Temui Pahlawan Budaya Indonesia
Advertisement
Berita Populer
- Merasa Diancam DJ Panda Terkait Kehamilan, Erika Carlina Melapor Polda Metro Jaya
- Bapanas: Penindakan Beras Oplosan untuk Melindungi Masyarakat
- DK PBB Diminta Bahas Perang Kamboja vs Thailand
- KPK Temukan Modus Korupsi Tambang dengan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
- DPR Akan Mengkaji Usulan Perubahan Bandara VIP IKN Jadi Komersial
- Hasto PDIP Divonis Jumat Hari Ini, Begini Respons KPK
- Gandeng OMG, AIOPOX Percepat Ekspansi di Asia Tenggara
Advertisement
Advertisement