Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Mensos Gandeng PPATK

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memastikan bantuan sosial (bansos) efektif dan tepat sasaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

BACA JUGA: Pemerintah Salurkan Ratusan Miliar untuk Bansos di DIY

"Dalam rangka upaya data yang semakin akurat, dan bansos dapat diterima oleh yang berhak, kami mohon bantuan PPATK untuk melakukan semacam analisis terhadap rekening seluruh penerima bansos," ujar Mensos di Kantor PPATK Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Ia menjelaskan, analisis terhadap rekening penerima bansos yang dilakukan oleh PPATK juga sebagai bukti bahwa data yang dimiliki Kemensos adalah benar.

"Data-data telah kami sampaikan -ke PPATK- dan masalah-masalah yang kami hadapi juga telah kami sampaikan, yang mudah-mudahan ke depannya ditindaklanjuti," ujar dia.

Ia melanjutkan, hasil analisis rekening penerima bansos dari PPATK akan digunakan sebagai pedoman untuk memastikan bansos tepat sasaran. Pada pertemuan tersebut, diketahui ada banyak rekening penerima bansos yang disinyalir dormant atau tidak melakukan transaksi apapun, kecuali menerima transfer.

Sementara itu, Ketua PPATK Ivan Yustiavanda menyambut positif inisiasi Kemensos. Pihaknya akan melalukan eksplorasi dari data yang telah diberikan oleh Kemensos. Sinergi ini diharapkan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo agar bansos harus tepat sasaran.

"Apa yang diharapkan oleh Presiden melalui Kemensos, bansos harus tepat sasaran, digunakan secara benar, dan kepada orang-orang yang tepat, bisa dilaksanakan dengan baik," ucap Ivan.

Ia juga mengemukakan pihaknya menemukan beberapa data yang kurang sesuai dan segera menyerahkan data tersebut ke Kemensos. Berdasarkan penemuan, beberapa data terbukti anomali, sehingga akan diserahkan segera ke Kemensos untuk mengambil kebijakan terkait penyaluran bansos.

"Kami siap untuk selalu membantu Kemensos ke depan. Kita berharap bahwa bansos ini akan lebih efektif, dan benar-benar tepat sasaran untuk masyarakat Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan per 1 Juli 2025, lebih dari Rp20 triliun bansos triwulan II telah tersalur ke belasan juta keluarga penerima manfaat (KPM). Rinciannya, Bansos PKH 8 juta lebih KPM atau sekitar 80,49 persen dari total kuota KPM, dengan nilai Rp5,8 triliun. Sementara untuk bansos Sembako, sudah tersalurkan ke lebih dari 15 juta KPM atau sekitar 84,71 persen dari target, dengan nilai mencapai Rp9,2 triliun.

Sedangkan untuk penebalan bansos, tambahan bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan untuk dua bulan kepada 18,3 juta KPM juga telah tersalurkan ke 15 juta KPM, dengan nilai Rp6,19 triliun.

Namun, masih ada 3,6 juta KPM yang belum menerima bansos. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, adanya ketentuan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 63 Tahun 2017 yang mewajibkan penyaluran bansos dilakukan secara non-tunai melalui himpunan bank milik negara (himbara), sehingga penyaluran yang selama ini dilakukan lewat PT Pos dialihkan.

Beleid ini hanya memberikan pengecualian bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas berat, lansia non-potensial, eks penderita penyakit kronis, komunitas adat terpencil, serta warga di wilayah tanpa infrastruktur perbankan, untuk menerima bansos via PT Pos.

Selain karena proses peralihan dari PT Pos ke Bank Himbara, faktor kedua penyebab keterlambatan pencairan bansos juga karena adanya 629.513 KPM penerima baru yang belum memiliki rekening.

Para KPM baru berhak menerima bansos karena tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan penyaluran bantuan.

Selanjutnya, keterlambatan pencairan ke beberapa KPM juga terjadi akibat adanya sejumlah rekening yang masih dianalisis PPATK untuk memastikan bansos tepat sasaran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara