Advertisement
Pemerintah Cegah Pekerja Migran Indonesia Berangkat ke Kamboja, Myanmar dan Laos
Ilustrasi pekerja migran / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan kementeriannya terus memasifkan strategi untuk mencegah calon pekerja migran Indonesia (CPMI) non-prosedural berangkat bekerja ke Kamboja, Myanmar dan Laos.
Upaya itu dilakukan mengingat semakin banyak CPMI ilegal yang berangkat ke tiga negara tersebut, terutama Myanmar, yang meningkat 27 kali lipat pada 2025 dibandingkan angkanya pada 2024.
Advertisement
"Terjadi lonjakan besar dari Myanmar, 26 orang tahun 2024, menjadi 698 orang di tahun 2025. Peningkatan hampir 27 kali lipat," kata Menteri Karding dilansir Antara.
Pernyataan itu dia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Karding mengatakan selain berangkat secara ilegal, para pekerja migran Indonesia tersebut juga terindikasi terjerat kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Hingga saat ini, KemenP2MI maupun Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) telah mencegah 7.701 calon pekerja migran ilegal yang akan berangkat ke tiga negara di ASEAN tersebut.
"Data pencegahan tahun 2024 sampai 31 Maret 2025 terdapat total 7.701 calon pekerja migran Indonesia yang bisa kita dicegah oleh KP2MI maupun BP3MI," ujarnya.
KemenP2MI terus meningkatkan kolaborasi antar-instansi untuk menanggulangi keberangkatan pekerja migran ilegal. Upaya itu dilakukan dengan melakukan sinergi bersama kementerian dan lembaga terkait, salah satunya membentuk desk koordinasi pelindungan pekerja migran Indonesia yang melibatkan Kementerian Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Polri, dan TNI.
"Sinergi multi-stakeholders melalui 426 kerja sama, 250 MoU, 176 PKS. Pembentukan Tim Respon Cepat, tim siber juga kami punya sekarang. Kami juga ada desk koordinasi perlindungan lintas kementerian/lembaga itu yang di Kemnko Polkam," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Usulan Gencatan Senjata Hamas Selama Lima Tahun Ditolak Israel
Advertisement
Bahlil Lantik 3 Pejabat Kementerian ESDM dan SKK Migas
Kasus Putusan Lepas Korupsi CPO, Kejagung Periksa Dua Hakim
Kemenag Wanti-wanti Jemaah Jangan Tertipu Visa Non Haji
Terdakwa Kasus Korupsi Timah dan Bos Smelter Suparta Meninggal Dunia
Advertisement
Tarif Tol Jagorawi Dijadwalkan Naik Mei 2025, Penataan Terus Dilakukan
Setoran Pelindo ke Negara Capai Rp1,94 Triliun
Dedi Mulyadi Bakal Sikat Yayasan Bodong Penerima Hibah dana Pendidikan
Advertisement
Seorang Artis Inisial JF Diperiksa Polisi Terkait Narkoba
Berita Pilihan
- Fakta Baru dalam Sidang Korupsi Eks Wali Kota Semarang dan Suami, Terdakwa Sebut Sekda Ikut Bagi-bagi Proyek
- Hasil Survei KPK, Masih Ada Guru dan Dosen Anggap Wajar Gratifikasi dari Peserta Didik
- Istri dan anak Zarof Ricar Mengaku Tidak Tahu Asal Uang Rp1 Triliun dan Emas 51 Kg yang Disita Kejagung
- Seorang Artis Inisial JF Diperiksa Polisi Terkait Narkoba
- Haji 2025, Arab Saudi Ingatkan Masyarakat Indonesia Tidak Menggunakan Visa Selain Visa Haji
Advertisement
Novel Baswedan Terima Penghargaan UMY Award Bidang Hukum dan HAM
Advertisement
Asyiknya Interaksi Langsung dengan Hewan di Kampung Satwa Kedung Banteng
Advertisement
Berita Populer
- Kepala Desa Diminta Jadi Pelopor Pembentukan Koperasi Merah Putih, Ini Tujuannya
- Jumlah Korban Tewas Akibat Ledakan Misterius di Iran Tembus 40 Orang
- Lestarikan Seni Budaya, Taru Martani Beri Dukungan Konser Kidung Pertiwi yang Digelar Yogyakarta Royal Orchestra di Jakarta
- Korban Ledakan Misterius Meningkat, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei Meminta Penyelidikan Menyeluruh
- Haji 2025, Arab Saudi Ingatkan Masyarakat Indonesia Tidak Menggunakan Visa Selain Visa Haji
- Petugas Haji Diingatkan untuk Bekerja Penuh Cinta, Ikhlas dan Bijak Menggunakan Medsos
- Perbaikan Tata Kelola Digital, Indonesia Bakal Mencotoh Aturan di Uni Eropa
Advertisement
Advertisement
