Advertisement
Pemerintah Cegah Pekerja Migran Indonesia Berangkat ke Kamboja, Myanmar dan Laos
Ilustrasi pekerja migran / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan kementeriannya terus memasifkan strategi untuk mencegah calon pekerja migran Indonesia (CPMI) non-prosedural berangkat bekerja ke Kamboja, Myanmar dan Laos.
Upaya itu dilakukan mengingat semakin banyak CPMI ilegal yang berangkat ke tiga negara tersebut, terutama Myanmar, yang meningkat 27 kali lipat pada 2025 dibandingkan angkanya pada 2024.
Advertisement
"Terjadi lonjakan besar dari Myanmar, 26 orang tahun 2024, menjadi 698 orang di tahun 2025. Peningkatan hampir 27 kali lipat," kata Menteri Karding dilansir Antara.
Pernyataan itu dia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Karding mengatakan selain berangkat secara ilegal, para pekerja migran Indonesia tersebut juga terindikasi terjerat kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Hingga saat ini, KemenP2MI maupun Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) telah mencegah 7.701 calon pekerja migran ilegal yang akan berangkat ke tiga negara di ASEAN tersebut.
"Data pencegahan tahun 2024 sampai 31 Maret 2025 terdapat total 7.701 calon pekerja migran Indonesia yang bisa kita dicegah oleh KP2MI maupun BP3MI," ujarnya.
KemenP2MI terus meningkatkan kolaborasi antar-instansi untuk menanggulangi keberangkatan pekerja migran ilegal. Upaya itu dilakukan dengan melakukan sinergi bersama kementerian dan lembaga terkait, salah satunya membentuk desk koordinasi pelindungan pekerja migran Indonesia yang melibatkan Kementerian Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Polri, dan TNI.
"Sinergi multi-stakeholders melalui 426 kerja sama, 250 MoU, 176 PKS. Pembentukan Tim Respon Cepat, tim siber juga kami punya sekarang. Kami juga ada desk koordinasi perlindungan lintas kementerian/lembaga itu yang di Kemnko Polkam," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gunung Semeru Kembali Erupsi Malam Ini
Momen Akrab Presiden Prabowo Saat Bertemu Putin di St. Petersburg Rusia
Advertisement
768 Ribu Rekening Penerima Bansos Belum Berhasil Ditransfer
Ada 360 WNI di Iran, DPR Minta Pemerintah Segera Evakuasi
Strategi Ahmad Luthfi Gaet Investasi Menuai Apresiasi
Advertisement
Kemenkes Laporkan 80 Persen Produk Kesehatan Indonesia Produk Impor
KPK Ungkap Ada Dugaan Korupsi Kuota Haji Khusus pada 2024
Puluhan Warga Jepang Tumbang karena Cuaca Panas Ekstrem
Panglima TNI Minta Prajurit Tak Terjun dalam Politik Praktis
Advertisement
Ini Cara Melihat Pengumuman Hasil Seleksi PPPK
Berita Pilihan
- 768 Ribu Rekening Penerima Bansos Belum Berhasil Ditransfer
- Ada 360 WNI di Iran, DPR Minta Pemerintah Segera Evakuasi
- Puluhan Warga Jepang Tumbang karena Cuaca Panas Ekstrem
- Visa Mahasiswa Internasional ke Amerika Serikat Bakal Dibuka Lagi, Syarat Wajib Tidak Boleh Menggembok Akun Medsos
- Ini Cara Melihat Pengumuman Hasil Seleksi PPPK
Advertisement
Jadwal dan Lokasi Penjemputan Bus Sinar Jaya Jurusan Malioboro ke Parangtritis Jumat 20 Juni 2025
Advertisement
Destinasi Wisata Puncak Sosok Bantul Kini Dilengkapi Balkon KAI
Advertisement
Berita Populer
- Diskon 50 Persen Harga Tiket Kapal Laut Berlaku hingga 31 Juli 2025
- Menteri PKP Ingin Bangun Apartemen Bersubsidi
- Perang Iran vs Israel, Ali Khamenei Peringatkan AS untuk Tidak Ikut Campur
- Presiden Prabowo Cabut Aturan Satgas Saber Pungli yang Dibentuk Era Jokowi
- KBRI di Teheran Iran Berstatus Siaga 1
- Harga Pangan: Beras Terus Naik, Bawang Merah Turun
- Prabowo Bertemu Putin dan Santap Siang di Istana Constantine
Advertisement
Advertisement
