13.000 SPPG Terdampak Moratorium, DPR Akan Pertemukan Pengelola dengan BGN
DPR akan mempertemukan pengelola SPPG dengan Kepala BGN Sudaryono pada Senin (5/10) membahas moratorium dapur MBG.
Ilustrasi ASN - Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyiapkan kebijakan akseleratif guna melakukan peningkatan pada kompetensi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah se-Indonesia.
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengatakan langkah percepatan yang dilakukan, diantaranya pengembangan talent pool, peningkatan literasi digital ASN, hingga sistem manajemen kinerja berbasis teknologi.
"Reformasi ASN bukan hanya soal struktur, tetapi perubahan perilaku kerja dan budaya melayani. Pengembangan ini dikarenakan ASN harus adaptif, kolaboratif, dan siap dengan tantangan masa depan," kata Zudan dilansir Antara, Minggu (27/4/2025).
ASN yang notabenenya memiliki tugas melayani masyarakat harus mampu bekerja secara produktif, berdaya saing, dan berkolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, pada era saat ini seorang ASN tidak cukup hanya hadir dan melaksanakan tugas pekerjaan. "ASN ini harus mampu memiliki kinerja yang produktif, inovasi, dan integritas," ujarnya.
Zudan juga menekankan pentingnya sistem merit dalam setiap tahapan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) ASN, mulai dari rekrutmen, pengembangan karier, hingga promosi jabatan. "ASN yang berintegritas akan menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya," kata dia.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan setiap ASN di lingkungan pemerintah memegang peranan dalam mewujudkan reformasi birokrasi, kemudian, menghadirkan pelayanan publik yang prima, adaptif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Selain itu, ASN Jawa Timur disebutnya sebagai garda terdepan perubahan, sehingga harus memiliki keinginan terus belajar, berinovasi, dan berorientasi pada pelayanan.
"Nawa Bhakti Satya sebagai wujud pengabdian Jawa Timur harus disinergikan dengan semangat Asta Cita nasional, yaitu pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani," kata Khofifah.
Gubernur Jawa Timur dua periode ini menambahkan ASN tidak cukup hanya cerdas teknis tapi harus memiliki profesionalisme, cakap digital, adaptif terhadap perubahan global, dan peka terhadap dinamika sosial masyarakat di era disrupsi digital.
"ASN harus cepat beradaptasi dan tetap memegang teguh nilai integritas. ASN ini adalah wajah negara di mata rakyat," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
DPR akan mempertemukan pengelola SPPG dengan Kepala BGN Sudaryono pada Senin (5/10) membahas moratorium dapur MBG.
Wali Kota Magelang Damar Prasetyono meminta warga mewaspadai kebakaran di permukiman padat, terutama saat cuaca panas berkepanjangan.
Polresta Jogja menyatakan dugaan pungli dan pemerasan terhadap Bolosego di Alkid tak memenuhi unsur pidana setelah memeriksa 17 orang.
BGN menemukan yayasan meminta setoran per ompreng kepada mitra MBG. Sudaryono menyebut praktik tersebut bermula dari kepemimpinan sebelumnya.
Kulonprogo mengintegrasikan data pernikahan dan adminduk melalui Kado Nikah serta Bela Akta Pro untuk mempercepat layanan dokumen warga.
Tiga pos Damkar Sleman sudah berdiri, tetapi Pos Damkar Prambanan belum beroperasi karena terkendala SDM dan sarana prasarana.